Connect with us

Nasional

Soal AS dan Tiongkok, Pimpinan MPR Sarankan Indonesia Konsisten Ikuti Ajaran Politik Bung Karno

Diterbitkan

Pada

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, Indonesia sebaiknya tidak ikut arus mendukung salah satu dari kedua negara yang sedang berkontestasi sebagai pemegang hagemoni dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok.

Dia mengusulkan Indonesia tetap konsisten mengikuti ajaran politik Bung Karno yang memilih menggalang aliansi negara-negara nonblok saat AS sebagai kampiun demokrasi bersitegang dengan negara-negara blok komunis.

“Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini untuk meredakan ketegangan dan mengusung perdamaian, sambil menarik manfaat ekonomi dan manfaat geopolitik dari persaingan global ini,” kata Basarah dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Ia mengatakan, dari sejumlah pemberitaan media internasional tampak bahwa AS dan Tiongkok memang telah memicu ketegangan dunia setelah kedua negara terlibat perang dagang, sementara dalam kondisi pandemi keduanya saling menyalahkan dan menarik dukungan politik banyak negara.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin belum lama ini berkunjung ke Asia Tenggara, sementara di saat hampir bersamaan dilangsungkan latihan tempur gabungan AS bersama negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Ahmad Basarah menilai sangat wajar jika AS melihat Tiongkok sebagai kekuatan baru dunia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok kini tetap di angka 2,3 persen di akhir 2020 meski seluruh dunia terkena pandemi. Tiongkok diperkirakan akan menyalip AS sebagai ekonomi terbesar dunia di tahun 2050. Hal ini akan mengganggu hegemoni AS dan sekutunya.

Berbagai forum internasional seperti KTT G7, NATO, dan Uni Eropa (blok Barat) selalu berfokus pada ancaman Rusia dan Tiongkok di Asia Pasifik. Bagi AS, kedua negara itu disebut sebagai “ancaman ganda”. Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah AS tidak pernah diundang ke semua forum itu.

“Dengan konstelasi dunia yang seperti itu, sebenarnya terbuka peran buat Indonesia untuk aktif mengusulkan semua negara, termasuk Tiongkok, dilibatkan dalam semua pertemuan tingkat dunia itu,” ujar Basarah.

Menurut dia, Indonesia sangat layak menjalankan peran perdamaian dunia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat sudah tegas mengamanatkan agar Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Di sisi lain, Ahmad Basarah berharap keterlibatan Jerman sebagai sekutu AS mengirim kapal perang ke Laut China Selatan (LCS) tidak menambah panas suhu politik di kawasan sengketa itu.

“Bangsa Indonesia tentu berharap keterlibatan militer Jerman sebagai sekutu AS di Laut China Selatan benar-benar untuk tujuan kebebasan navigasi seperti yang disampaikan Berlin kepada sekutunya, bukan untuk tujuan lain, apalagi untuk menambah panas suhu politik di kawasan sengketa itu,” tutur Basarah.

Menurut Basarah, dunia mestinya bersyukur perang dingin antara AS dengan Rusia sudah lewat. Daripada memunculkan konflik baru sesama penghuni planet bumi, dia menyarankan setiap negara terutama AS dan Tiongkok mencari solusi terbaru untuk menciptakan stabilitas regional dan internasional.

“Semua penghuni planet bumi kini punya musuh bersama bernama siluman COVID-19. Musuh kita ini tidak terlihat, tidak mengenal hukum perang, juga tidak mengenal perikemanusiaan. Mengapa tidak semua umat manusia bersatu melawan musuh bersama ini ketimbang perang,” ujar Basarah. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Faskes

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (ist/net)
Baca Berita

DPR

Apresiasi ‘TVRI World’, DPR Harap Bisa Tingkatkan Representasi Indonesia di Mata Dunia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani (ist/net)
Baca Berita

DPR

Komisi II Terima Aspirasi Masyarakat Terkait Masalah Pertanahan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (ist/net)
Baca Berita
Loading...