Connect with us

Headline

Sekolah Nekat PTM, Kemendikbudristek Lemah Menegakkan Aturan

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti) tak berdaya dalam menghadapi persoalan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi Covid-19.

Pasalnya, menurut Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Fahriza Marta Tanjung, banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh sekolah di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat maupun sistem level 4, dimana sekolah diminta untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa PPKM.

“Kami menilai bahwa Kemendikbud sepertinya tidak berdaya menghadapi persoalan ini,” kata Fahriza dalam keterangan pers secara virtual, Minggu (1/8/2021).

Fahriza mengatakan, aturan yang sudah ada, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri pun tidak dijalankan oleh stakeholder lainnya.

Oleh karenanya, banyak bermunculan sekolah yang tetap membuka kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM).

“Ini tidak dijalankannya di level bawah, oleh sekolah maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Jadi kalau kita melihat misalnya di SKB Empat Menteri itu kan ada kewajiban untuk melakukan pengisian daftar periksa terkait dengan syarat-syarat sebagai untuk buka sekolah dan ini masih sedikit yang isi, tapi tetap buka,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Fahriza, tak ada pengawasan pemerintah daerah maupun Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Ia juga menduga, sepertinya sekolah tidak membentuk Satgas Covid-19 Sekolah yang diminta dan diisi oleh beberapa instrumen masyarakat, seperti Satgas Covid-19 daerah hingga puskesmas.

“Mereka mungkin kewalahan, misalnya dengan proses pengawasan pelaksanaan PPKM sehingga sepertinya sekolah tidak menjadi prioritas pengawasan, saya melihatnya seperti itu,” kata dia.

Tak hanya itu, persoalan vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik juuga menjadi alasan banyak ditemukannya pelanggaran dalam PTM.

“Juga persoalan vaksinasi guru yang kata Presiden Jokowi akan menjadi salah satu persyaratan untuk membuka sekolah, ternyata di daerah-daerah berjalan sangat lambat,” tandas Fahriza.

Sebelumnya, LaporCovid19 merilis terdapat 29 laporan pada bulan Juli terkait dengan sekolah yang tetap menyelengarakan PTM.

Padahal, mereka berada di wilayah dengan level 4 yang sudah jelas untuk diwajibkan belajar daring.(din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Kata Erick, Ada Indikasi Korupsi di Krakatau Steel

Diterbitkan

Pada

Penulis

Krakatau Steel/Net
Baca Berita

Headline

Airlangga Klaim Sebaran COVID-19 di Indonesia Alami Perbaikan Signifikan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ist/net)
Baca Berita

Headline

Menag RI Gus Yaqut : Dalam Waktu Dekat Insentif Guru Madrasah Non PNS Akan Segera Cair

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita
Loading...