Connect with us

Hukum

“Red Notice” Dinilai Lips Service, MAKI Pesimis Harun Masiku Segera Tertangkap

Diterbitkan

Pada

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku pesimis Harun Masiku segera tertangkap meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menginformasikan bahwa National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia telah menerbitkan red notice.

“Sangat-sangat pesimis,” kata Boyamin, di Jakarta, Senin (2/8/2021).

Dia menjelaskan bahwa pengumuman diterbitkannya red notice terhadap Harun Masiku, merupakan lip service karena terkesan tidak serius. Peringatan atas lebih dari 500 hari buronnya politisi PDI Perjuangan itu, lanjutnya, seolah membuat KPK melakukan upaya pergerakan untuk menangkap Masiku.

Menurut dia, pengumuman penerbitan red notice yang dilakukan KPK pada Jumat (30/7) lalu dia nilai hanya untuk sekadar menghindari reaksi minor dari masyarakat.

Selain itu, penerbitan itu menjadi tidak begitu berguna ketika baru dikeluarkan lebih dari satu tahun sejak Masiku buron dan ia mengatakan bahwa pemberitahuan buronan internasional itu seharusnya langsung dapat diterbitkan sejak Harun Masiku diketahui menghilang.

Boyamin juga menjelaskan ganjalan terbesar berlarutnya kasus Harun Masiku ialah semata-mata akibat alasan non-teknis.

“Semata-mata alasan non teknis karena banyak kepentingan yang dikhawatirkan terbongkar jika Harun Masiku tertangkap dan ‘bernyanyi’ seperti jaman Nazarudin membongkar kasus Hambalang dan e-KTP,” ujarnya.

Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri pada Jumat (30/7) menginformasikan bahwa NCB Interpol Indonesia telah menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku.

Ali mengatakan KPK terus bekerja dan serius berupaya mencari dan menangkap Masiku yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

“KPK berharap bisa menangkap DPO Harun Masiku,” kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/7).

Kasus Harun Masiku turut menjerat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama lima tahun sejak menjalani pidana pokok.

Sementara kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang ikut menerima suap sebesar Rp 60 juta dari Masiku divonis 4 tahun penjara.

Suap tersebut ditujukan agar Wahyu dapat mengupayakan agar KPU menyetujui permohonan PAW dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumatera Selatan 1 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

DPR Setujui Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik RI-Rusia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Kabur Hendak Ditangkap, Perampok di Belawan Didor Petugas

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Hukum

Pendaki Hilang, Akses Pendakian Gunung Guntur Garut Ditutup Sementara

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita
Loading...