Polemik Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Politikus PDIP: Hati-hati dengan yang Alami Post Colour Syndrome

  • Bagikan
Polemik Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Politikus PDIP: Hati-hati dengan yang Alami Post Colour Syndrome
Arteria Dahlan /Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan meminta agar publik melihat sisi lain dari polemik pengecatan pesawat kepresidenan dari warna biru menjadi warna merah putih yang merupakan warna bendera nasional Indonesia.

Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan ‘post colour syndrome’, yang merupakan pelesetan dari postpower syndrome. Atau sindrom pascakekuasan yang terjadi karena tak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang sudah hilang.

Menurut Arteria, tak ada yang salah dengan pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih. Justeru kalau mau kita jujur dan hadirkan perdebatan yang harusnya dipermasalahkan itu dulu jamannya Pak SBY, kok pesannya warnaya biru, padahal memungkinkan untuk memesan warna merah putih. Tapi kan kami beradab dan berpikiran positif saja.

“Warna bendera negara kita kan merah putih, bukan warna biru. Justru kita bertanya, kok dulu tak sejak awal pesawat itu diwarnai merah putih? Lalu apa yang salah dengan warna pesawat kepresidenan jika diubah menjadi merah putih sesuai warna bendera negara kita?” kata Arteria Dahlan, dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

Arteria lalu memberikan sejumlah catatan.

Pertama, seperti sudah disampaikan oleh Sekretariat Negara Pak Pratik yg saya kenal seorang negarawan dan ndak main2 politik, pekerjaan ini sebenarnya sudah direncanakan pada tahun 2019. Dan merupakan satu paket pengerjaan pengecatan dengan Heli Kepresidenan Super Puma yang lebih dulu dikerjakan. Dan itu kan ndak masalah.

Kalau terkait anggaran, kita ininkan negara hukum dan ada prosedur administrasi hukum yang telah dilalui dan bahkan disetujui oleh Partai Demokrat. “Tentu saja anggaran untuk pengerjaan ini sudah dibahas dengan DPR, dan disetujui tahun 2019. Aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya. Lah dulu saat dibahas, kenapa tak ditolak, bahkan mereka tidak ada mempermasalahkan sedikitpun kala itu?” kata Arteria.

Kedua, harus dipahami bahwa pengerjaan pengecatan itu dilakukan oleh kontraktor yang dibayar Pemerintah. Dan kontraktor ini memperkerjakan warga negara Indonesia juga. Artinya, negara justru menggerakkan perekonomian rakyat lewat pekerjaan pengecatan pesawat itu.

“Anggaran negara itu merupakan satu cara untuk menggerakkan perekonomian. Justru di saat pandemi dimana perekonomian susah, sangat baik ketika negara menggerakkan ekonomi masyarakat lewat anggaran yang riil begini,” ujarnya.

Ketiga, jika ada pihak yang mengkritik bahkan memprovokasi bahwa seharusnya anggaran pengecatan ini untuk membeli beras untuk rakyat, justru patut dipertanyakan pengetahuan yang bersangkutan. Sebab Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk hal itu.

Dia merinci dan mengutip pernyataan Kementerian Keuangan bahwa Presiden Jokowi sudah memerintahkan pengetatan dan menaikkan anggaran program pemulihan. Untuk penanganan Covid-19 tahun 2021, ditingkatkan dari Rp 699,4 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.

Untuk bantuan sosial sendiri, total anggaran disiapkan mencapai Rp 187,84 triliun. Digunakan untuk berbagai bantuan dari yang sifatnya tunai hingga bantuan beras Bulog premium kepada 28,8 juta keluarga.

Untuk anggarannya sendiri berasal dari realokasi anggaran kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Setneg juga sudah ikut mengetatkan pinggang dan merealokasi anggaran demi memperkuat anggaran covid-19.

“Jadi dana covid sudah disiapkan oleh Pemerintah dan tak diganggu. Terkecuali dana covid tak disiapkan, bolehlah ada yang marah-marah,” kata Arteria.

Lebih jauh, dia menilai masyarakat justru harus waspada jangan sampai terjerat dengan logika yang dibangun pihak tertentu yang tak bisa menerima warna bendera partainya tak lagi identik dengan warna pesawat kepresidenan yang lama.

Padahal, justru warna pesawat kepresidenan saat ini, merah putih, adalah perwujudan simbol negara sesuai warna bendera nasional Indonesia.

“Mari berhati-hati dengan yang post power syndrome. Mungkin saja ini nanti jadinya post colour syndrome hanya karena tak bisa menerima bahwa warna pesawat kepresidenan tak lagi sama dengan warna bendera partainya,” kata Arteria.

“Kepada pihak-pihak tertentu, kami mengingatkan, bahwa rakyat menghargai kerja, bukan tampilan pencitraan dan warna. Lebih baik saat ini kita ikut prihatin, membangun kesetiakawanan sosial dan gotong royong, kalau boleh ya kerja langsung, turun ke rakyat untuk membantu di tengah pandemi covid yang membuat situasi hidup rakyat sulit. Kalau kami kan sudah buktikan bahwa tiga pilar partai, baikbyg berada di eksekutif, legislatif dan struktur partai untuk turun langsung ke bawah. Jadi tahu betul apa yang pemerintah sedang kerjakan, apa yang rakyat rasakan. Saran saya, kalau tak mau kerja, minimal jangan membuat situasi keruh dan melakukan sesuatu yang justru menurunkan optimisme rakyat menghadapi pandemi ini. Saya pastikan cara2 populis dengan mengatasnamakan rakyat yang dilakukan oleh mereka tidak akan efektif, justru akan kontra produktif ” pungkas Arteria.(ilm)

  • Bagikan