Connect with us

DPR

Kritisi Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, DPR: Pemenuhan Anggaran Sektor Pangan Lebih Substansial

Diterbitkan

Pada

Kritisi Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, DPR: Pemenuhan Anggaran Sektor Pangan Lebih Substansial
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritisi rencana pemerintah melakukan pengecatan pesawat kepresidenan. Ia menilai rencana pengecatan pesawat kepresidenan di masa pandemi ini sangat tidak substansial jika dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang anggarannya terus dilakukan pemotongan.

“Seharusnya pemerintah bisa memprioritaskan pengalokasian anggaran bidang pertanian dan pangan untuk peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan nasional, hal ini jauh lebih substantial dibanding penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat,” ujar Johan, dalam berita rilisnya, Kamis (5/8/2021).

Selanjutnya legislator Fraksi PKS ini merinci perkembangan anggaran tanaman pangan yang pada APBN 2021 sebesar Rp4,9 triliun, setelah dilakukan refocusing berkurang drastis menjadi Rp3,2 triliun. Demikian juga dengan ABT 2021 juga mengalami pemotongan anggaran, bahkan pagu indikatif 2022 dilakukan pengurangan sangat besar dibanding tahun ini.

“Saya sangat sesalkan kebijakan pengurangan anggaran sektor pangan dan pertanian secara umum pada masa pandemi ini. Dimana, petani kita sangat membutuhkan support dana dari APBN demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis Pertanian,” ujarnya.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini secara tegas menyatakan, daripada menghabiskan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pengecatan pesawat, jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menambah anggaran membantu daerah rawan pangan di Indonesia.

Dikatakannya, pemerintah harus sadar bahwa saat ini terdapat 26 kabupaten/kota dalam status sangat rentan rawan pangan dan 20 kab/kota dalam status rentan rawan pangan serta 30 kab/kota dalam kondisi agak rentan rawan pangan. Jadi totalnya terdapat 76 kab/kota yang harus segera mendapat tindakan khusus agar memiliki ketahanan pangan yang cukup baik.

Johan menyarankan, pemerintah harus lebih selektif dalam penggunaan anggaran kepada hal-hal yang lebih prioritas dan tidak hanya mementingkan simbol dan seremonial. Karena persoalan riil dari rakyat saat ini sangat banyak terutama urusan pangan.

“Saya minta pemerintah lebih fokus menangani penyebab utama dari banyaknya kabupaten yang rentan pangan serta segera tambah alokasi anggaran untuk meningkatkan rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih dan menurunkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan,” ujar Johan Rosihan. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Waka DPR RI Muhaimin : Kini Saatnya Santri Jadi Motor Penggerak Kemajuan Bangsa

Diterbitkan

Pada

Penulis

Waka DPR RI Muhaimin : Kini Saatnya Santri Jadi Motor Penggerak Kemajuan Bangsa
Baca Berita

DPR

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi Mengutuk keras Pasukan KKB Papua Yang Menembak Mati Tenaga Kesehatan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi Mengutuk keras Pasukan KKB Papua Yang Menembak Mati Tenaga Kesehatan
Baca Berita

DPR

Komisi VII DPR Dorong Pertumbuhan Kawasan Industri Halal di Indonesia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi VII DPR Dorong Pertumbuhan Kawasan Industri Halal di Indonesia
Anggota Komisi VII Ridwan Hisjam/Net
Baca Berita
Loading...