Connect with us

DPR

Komisi XI DPR: Calon Anggota BPK Harus Sesuai Ketentuan UU

Diterbitkan

Pada

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Sebanyak 16 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI. Dua nama diantaranya menjadi sorotan publik karena dinilai tidak memenuhi syarat.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku.

“Syarat dalam UU memang sangat umum dan yang menjadi sorotan publik terkait kedua calon adalah pemenuhan syarat di huruf j pasal 13,” kata Anis dalam keterangan resminya yang diterima Parlementaria, Rabu (4/8/2021).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu memaparkan bahwa calon anggota BPK harus memenuhi syarat paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Sedangkan, imbuh Anis, disinyalir kedua calon tidak memenuhi persyaratan itu.

Anis yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menjelaskan, permasalahan harus dikembalikan penilaiannya pada aturan UU.

Artinya kedua calon tersebut harus bisa membuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa keduanya paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelolaan keuangan negara.

“Apabila bukti tersebut sudah ada dan sah secara aturan hukum, maka proses pencalonan bisa diteruskan. Tetapi jika tidak, maka ini tentu ada indikasi melanggar ketentuan perundangan-undangan,” tegas Anis.

Seperti diketahui, calon anggota atas nama Nyoman Adhi diketahui belum 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

Sementara, Harry Z pada Juli 2020 dilantik Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Dukung Indonesia Jadi Pusat Produksi Vaksin Global, PKS Senayan Minta Pemerintah Lobi WHO

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher (ist/net)
Baca Berita

DPR

Komisi VI DPR Minta Kemenkop Perbanyak Program Vaksinasi bagi UMKM di Daerah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam (ist/net)
Baca Berita

DPR

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Faskes

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (ist/net)
Baca Berita
Loading...