Connect with us

Nasional

Kemendagri Terus Bangun Pemahaman Pemda Soal UU Ciptaker

Diterbitkan

Pada

Kemendagri Terus Bangun Pemahaman Pemda Soal UU Ciptaker
Dirjen Pol dan PUM Kemendagri Bahtiar/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku terus berupaya membangun pemahaman pemerintah daerah terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol dan PUM) Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, pada penyusunan UU Cipta Kerja dulu sempat menuai pro dan kontra.

Kemudian, kata dia, sisi lain tugas penyelenggaraan pemerintahan umum salah satunya, yakni melakukan pemetaan deteksi pencegahan terhadap potensi yang memengaruhi stabilitas sosial politik di tingkat lokal maupun nasional.

“Karena itu, UU Cipta Kerja perlu dipahami dengan baik, termasuk pemahaman terhadap berbagai regulasi turunannya,” kata Bahtiar dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (10/8/2021).

Pemahaman itu, kata Bahtiar perlu dilakukan untuk melihat pengaruhnya terhadap regulasi yang sudah ada, salah satunya peraturan daerah yang mungkin belum selaras dengan UU Cipta Kerja, katanya.

“Oleh karenanya, pemahaman UU ini menjadi sangat penting bagi kita semua, karena sudah menjadi UU negara, bukan hanya lagi milik Kemenko Perekonomian atau lembaga-lembaga terkait. Tentu termasuk kawan-kawan akademisi dan kawan-kawan penggiat demokrasi perlu memahami UU ini,” kata Bahtiar.

Bahtiar berharap tujuan pembentukan UU tersebut dapat tercapai. Saat ini, katanya, dalam masa transisi pelaksanaan UU Cipta Kerja sehingga memerlukan pemahaman semua pihak dengan memiliki cara pandang yang benar.

Ia menyebutkan apabila sejumlah kebijakan yang dikeluarkan tak dipahami dengan baik, maka berpotensi bermasalah dalam penerapannya.

“Oleh karena itu saya sangat setuju kegiatan seperti ini (pemberian pemahaman bagi pemerintah) tidak hanya dilakukan sekali ini saja,” tukasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR RI Tidak Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Calon BPK Besok di Paripurna

Diterbitkan

Pada

Penulis

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR RI Tidak Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Calon BPK Besok di Paripurna
Baca Berita

Headline

KPU Diminta Berhati-hati Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Diterbitkan

Pada

Penulis

KPU Diminta Berhati-hati Tentukan Jadwal Pemilu 2024
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin (ist/net)
Baca Berita

Headline

Hasil Rampasan Kasus Korupsi, KPK Setor Rp984 Juta ke Kas Negara

Diterbitkan

Pada

Penulis

Hasil Rampasan Kasus Korupsi, KPK Setor Rp984 Juta ke Kas Negara
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita
Loading...