Connect with us

Daerah

Hasil PKN Lamban, Jehamat : Apa Maunya BPKP???

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Hasil Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dalam sebuah kasus dugaan korupsi yang dikeluarkan BPKP Perwakilan NTT semakin lamban.

Alhasil, membuat aparat penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan, turut lamban dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh masing – masing aparat penegak hukum.

Demikian diungkapkan Dosen Fisip Undana Kupang, Lasarus Jehamat ketika dihubungi wartawan, Minggu (01/08/2021) malam melalui hand phone (hp) selulernya.

Menurut Lasarus, hanya ada dua kemungkinan yang membuat hasil PKN yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTT menjadi lamban.

Disebutkan Lasarus, faktor yang pertama yakni soal bukti. Kemungkinan ini mengandaikan belum adanya cukup bukti terkait beberapa kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.

Faktor Kedua, soal kemauan penegak hukum. Yang kedua ini berkaitan dengan Sense of Corrupt yang ada didalam diri penegak hukum. Berdasarkan dua indikator itu, setiap kasus bisa dipetakan dan kelambanan penanganan dapat dianalisis.

“Hanya ada dua faktor lambannya hasil PKN yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan NTT. Pertama soal alat bukti dan kedua soal Sense Of Corrupt. Dua hal ini saja yang berpengaruh, ” kata Lasarus.

Selain itu, tambah Lasarus, jika hasil perhitungan kerugian negara dalam sebuh kasus yang ditangani oleh polisi atau jaksa menjadi lamban, maka apa yang diinginkan oleh BPKP Perwakilan NTT wajib diutarakan.

“Apa maunya BPKP Perwakilan NTT biar hasilnya cepat dikeluarkan atau diterbitkan. Harus diutarakan agar penegak hukum baik polisi atau jaksa juga tahu. Apakah kekurangan dokumen (alat bukti) atau bagaimana,” ujar Lasarus.

Untuk diketahui, beberapa kasus yang menyita perhatian publik yang hingga saat ini juga belum dikeluarkannya hasil PKN oleh BPKP Perwakilan NTT.

Kasus – kasus itu diantaranya, kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Sabu Raijua (Sarai) senilai Rp. 36 miliar, kasus dugaan korupsi Hypermart Kupang senilai Rp. 12 miliar, Kasus BIG di Kabupaten Sbau Raijua dan kasus dugaan korupsi aset negara di jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan beberapa kasus yang ditangani oleh Polda NTT.(rey)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Temuan Kasus Baru Covid-19 di Sekolah Blora Dipastikan Bukan Klaster PTM

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Daerah

Ganjar Klaim Daerah di Jateng Tak Berstatus Level 4

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Daerah

Proyek JTCC Baru Capai 86,31 Persen

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita
Loading...