Connect with us

Hukum

Geledah Dinas PUPR Banjarnegara, KPK Amankan Dokumen dan Barang Elektronik

Diterbitkan

Pada

Geledah Dinas PUPR Banjarnegara, KPK Amankan Dokumen dan Barang Elektronik
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua lokasi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin (9/8/2021). Dari penggeledahan tersebut, KPK mengamankan dokumen dan barang elektronik.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Selasa (10/8/2021).

Ali menyebutkan, dua lokasi penggeledahan itu, adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banjarnegara dan Kantor PT Bumirejo yang sama-sama berlokasi di Jalan D.I. Panjaitan, Banjarnegara.

Diketahui bahwa PT Bumirejo berada di kediaman pribadi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara pada tahun 2017—2018 dan penerimaan gratifikasi.

Ali Fikri mengatakan bahwa tim penyidik telah selesai melakukan penggeledahan dua lokasi di wilayah Banjarnegara.

“Dari Dinas PUPR Pemda Banjarnegara dan Kantor PT BR (Bumirejo) yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Banjarnegara, ditemukan antara lain berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara,” kata Ali dalam keterangannya.

Terhadap bukti-bukti yang telah diamankan tersebut, kata dia, akan dianalisis lebih lanjut, kemudian dilakukan penyitaan untuk melengkapi pembuktian berkas perkara.

Diketahui bahwa KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara pada tahun 2017—2018 dan penerimaan gratifikasi.

Dengan adanya kegiatan penyidikan, KPK telah menetapkan tersangka terkait kasus tersebut.

Kendati demikian, mengenai kronologi kasus dan pihak-pihak yang dijadikan tersangka belum dapat diumumkan oleh KPK saat ini.

Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Pegawai Non Aktif KPK Konsolidasi untuk Laporkan Lili Pintauli ke Penegak Hukum

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pegawai Non Aktif KPK Konsolidasi untuk Laporkan Lili Pintauli ke Penegak Hukum
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar/Net
Baca Berita

Hukum

Kata Saksi, Stepanus Robin Pernah Cerita Sedang Urus Perkara Azis Syamsuddin

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kata Saksi, Stepanus Robin Pernah Cerita Sedang Urus Perkara Azis Syamsuddin
Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju/Net
Baca Berita

Hukum

KPK Setor Rp984 Juta ke Kas Negara

Diterbitkan

Pada

Penulis

KPK Setor Rp984 Juta ke Kas Negara
KPK/Net
Baca Berita
Loading...