Connect with us

Politik

Demokrat Nilai Tekanan Postur APBN Masa Mendatang Masih Akan Berlanjut Lewat Penambahan Beban Utang

Diterbitkan

Pada

Marwan Cik Asan Demokrat/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Presiden Jokowi telah menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2022. Penyusunan APBN 2022 ditengah kondisi pandemi yang masih berlangsung memberikan tantangan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal tahun 2022.

Anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan mengatakan, pelaksanaan APBN 2020 sampai dengan tahun 2022 telah memberikan tekanan yang cukup berat bagi pelaksanaan fiskal pemerintah. Dimana, defisit APBN yang melampuai tiga persen telah berdampak pada bertambahnya jumlah utang pemerintah.

“Tekanannya akan berlanjut pada postur APBN dimasa mendatang melalui penambahan beban bunga utang yang akan dibayarkan setiap tahun,” kata Marwan, melalui rilisnya, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Menurutnya, dalam RAPBN 2022 pemerintah telah menargetkan asumsi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0 persen sampai 5,5 persen.

Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen, Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US Dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 US Dollar per barel.

“Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari. Dengan pencapaian target asumsi makro tersebut, Perekonomian yang diharapkan adalah yang tidak sekadar pulih dan tumbuh tetapi juga dapat bangkit dengan fokus menekan angka pengangguran serta kemiskinan,” katanya.

Dengan penetapan asumsi makro tersebut, kata Marwan, pemerintah juga telah menyusun postur APBN 2022 Dengan Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun.

Dari sisi penerimaan negara diproyeksikan sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.

“Dengan postur APBN yang ekspansif maka defisit APBN 2022 diperkirakan sebesar 4,85 persen terhadap PDB atau Rp868,0 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai komitmen pemerintah untuk mencapai konsolidasi fiskal,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu.

Marwan mengatakan, meskipun gambaran perekonomian 2022 diperkirakan menuju tahap pemulihan, ada beberapa tantangan yang masih akan dihadapi pemerintah.

Pertama, perlunya pembaruan kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dan memperbaiki mobilitas sosial. Selama masa pandemi, masyarakat kelas menengah dengan kemampuan penguasaan teknologi telah menyebabkan terjadinya jurang ketimpangan dengan masyarakat bawah.

“Pemerintah harus dapat mendesain program dan kebijakan ekonomi yang pro pada masyarakat bawah pada masa pemulihan ekonomi 2022,” ujarnya.

Kedua, perlunya mengidentifikasi dan menetapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Guncangan ekonomi yang tengah terjadi pada masa pandemi dapat menjadi peluang bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk mengembangkan sektor ekonomi yang selama ini belum digarap,” jelas Marwan.

Ketiga, lanjut Marwan, perlunya pelibatan aktif pihak swasta dalam mengambil inisiatif dalam masa transisi ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah diharapkan dapat melakukan kolaborasi dengan pihak swasta dalam masa pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Terakhir, Marwan mengatakan, perlunya pengendalian resiko fiskal. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan APBN ekspansif dengan defisit lebih dari 3 persen. Untuk mewujudkan konsolidasi fiskal di tahun 2023, maka pemerintah dihadapkan pada 3 tantangan pengendalian fiskal yaitu defisit keseimbangan primer yang melebar, defisit APBN masih besar, serta rasio utang terhadap PDB yang meningkat.

“Dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi pemerintah dalam pelaksaan APBN 2022, kami berharap pemerintah dapat bersungguh-sungguh menjalankan amanah mewujudkan APBN 2022 untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” demikian Marwan.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Masalah TWK Pegawai KPK, PKS Senayan: Dibawa ke Ranah Hukum Saja

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Politik

GP Ansor Dukung Muktamar NU Digelar Tahun 2021 Ini

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Politik

Hadapi Perang Supremasi di Laut China Selatan, Anis: Indonesia Harus Punya Skenario Sendiri

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketum Gelora Anis Matta/Ist
Baca Berita
Loading...