Connect with us

Headline

Bila Sumbangan Rp2 Triliun Benar Cair, PPATK Bakal Telusuri Sumber Uangnya

Diterbitkan

Pada

Kepala PPATK Dian Ediana Rae (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Heboh sumbangan uang sebesar Rp 2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Sumatera Selatan dari keluarga pengusaha almarhum Akidi Tio, menjadi perbincangan menarik di kalangan masyarakat. Pasalnya, sumbangan tersebut, hingga saat ini belum jelas, karena uang tersebut belum diserahkan dari penyumbang.

Namun jika sumbangan tersebut direalisasikan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), akan menelusuri sumber uang sebesar itu.

Diketahui, bantuan tersebut diserahkan kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri secara simbolis di Mapolda Sumsel pada Senin (26/7/2021) lalu dan dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel dan Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji.

Namun, hingga kini, hibah yang diberikan melalui bilyet giro tersebut belum cair. Belakangan, Polda Sumsel meminta keterangan Heriyanti, salah seorang anak Akidi Tio terkait kebenaran sumbangan tersebut.

“Kita harus melihat dahulu apakah sumbangan itu hanya sebatas pernyataan atau komitmen, atau nantinya benar-benar akan terjadi penyerahan uang atau aset,” kata Kepala PPATK Dian Ediana Rae saat dikonfirmasi awak media, Senin (2/8/2021).

Dian menyampaikan, jika bantuan itu nantinya benar diberikan, PPATK akan menelusuri sumber dana maupun penggunaannya. Hal ini untuk memastikan dana yang diberikan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi, mengingat nominal dana yang disumbangkan bernilai triliunan rupiah.

“Tentu saja PPATK sesuai tugas dan fungsinya akan tetap melakukan analisis dan pemeriksaan terkait sumber dana yang dihibahkan maupun penggunaanya nanti. Ini dimaksudkan untuk kehati-hatian dan memastikan bahwa uang yang diberikan atau dihibahkan itu benar-benar berasal dari sumber yang dapat dipertanggung-jawabkan, walaupun uang itu diniatkan disumbangkan untuk kepentingan publik,” kata Dian.

Menurutnya, apabila uang tersebut diberikan melalui individu pejabat negara, tentu sebagai pejabat publik wajib melaporkan kepada KPK maupun penyumbang, dan calon penerima.

“Untuk PPATK dan tentu saja KPK, masalah pemberian yang bersifat hibah seperti ini merupakan hal yang perlu diklarifikasi, harus tetap dilihat potensi conflict of interest atau issue governance-nya,” kata Dian.

Sebelumnya, keluarga seorang pengusaha bernama Akidi Tio, membuat heboh lantaran menyumbang atau memberikan dana hibah kepada Polda Sumatera Selatan senilai Rp 2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pemberian bantuan itu secara simbolis dilakukan di Mapolda Sumatera Selatan pada Senin (26/7/2021) dan dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel dan Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Diperiksa KPK, Prasetio Edi Ngaku Dicecar Soal Mekanisme Anggaran Pengadaan Tanah Munjul

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi memenuhi panggilan KPK/Net
Baca Berita

Headline

Kata KPK, Novel Baswedan Cs Dipecat Tanpa Pesangon dan Uang Pensiun

Diterbitkan

Pada

Penulis

KPK/Net
Baca Berita

Headline

Sebut Sudah Tak PPKM Darurat, Risma Hentikan BST Rp300 Ribu ke Warga Terdampak Covid

Diterbitkan

Pada

Penulis

Mensos Tri Rismaharini/Net
Baca Berita
Loading...