Connect with us

DPR

Banggar Apresiasi Pidato Jokowi Soal Target Kontribusi Ekspor

Diterbitkan

Pada

Ketua Banggar DPR Said Abdullah/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah memberi apresiasi atas pidato Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar Nota Keuangan RAPBN tahun 2022 dalam sidang DPR.

Dalam pidatonya, Kepala Negara menargetkan tranformasi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran yang selama ini didominasi oleh tingkat konsumsi rumah tangga (55 persen) menuju kontribusi ekspor yang lebih besar, dimana per kuartal 2 tahun 2021 kontribusi ekspor terhadap PDB mencapai 20,3 persen.

Namun, untuk mewujudkan langkah ini maka pemerintah perlu melakukan transformasi UMKM menghasilkan produk ekspor. Sebab, mesin ekonomi Indonesia adalah sektor UMKM yaitu sekitar 61 persen PDB.

Demikian juga, negara tujuan ekspor juga perlu diperluas agar tidak hanya bertumpu pada kawasan ASEAN yang pada tahun lalu berkontribusi sebesar 22 persen, tetapi kinerja ekspor dikawasan di zona Amerika, Eropa dan Tiongkok perlu diperkuat seiring perbaikan ekonomi.

Dari data yang ada, kontribusi ekspor nasional tahun 2020 ke Amerika Serikat (12 persen), Tiongkok (19,4 persen) dan Eropa (8,7 persen).

Untuk itu pinta Said, kinerja ekspor diketiga kawasan tersebut perlu ditingkatkan. Langkah ini sekaligus memanfaatkan momentum bila The Fed melakukan kebijakan tapering off pada Oktober 2021 nanti.

“Sehingga walaupun kurs kita tertekan, tetapi devisa kita meningkat karena kinerja ekspor yang baik,” jelasnya.

Adapun indikator target RAPBN tahun 2022 yang disampaikan pemerintah yakni; Pertumbuhan Ekonomi 5 -5,5 persen, Inflasi 3 persen, Nilai Tukar Rupiah 14,350, Suku Bunga SUN 6,82 persen, Harga Minyak 63 USD/barel, Lifting Minyak 703 barel/hari, Lifting Gas 1.035 setara barel/hari.

Selain itu, target Pendapatan Negara Rp 1.840,7 triliun, target Belanja Negara Rp 2.708,7 triliun, Rasio Defisit terhadap PDB Rp 868 triliun (4,85 persen PDB), Transfer ke Daerah dan Desa Rp 770,4 triliun, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5-6,3 persen, Tingkat Kemiskinan 8,5-9 persen dan Rasio Gini 0376-0378.

Said mengaku, pemerintah dan DPR telah menyepakati pembicaraan awal terhadap target asumsi makro, indikator kesejahteraan dan postur RAPBN 2022.

Secara umum Nota Keuangan RAPBN tahun 2022 sejalan dengan pembahasan awal Pokok Pokok RAPBN 2022 antara pemerintah dan DPR. Namun begitu, Banggar DPR memberikan catatan dan penegasan kepada pemerintah agar kerangka kebijakan RAPBN tahun 2022 menjawab tantangan tahun 2022.

“Sehingga Target RAPBN 2022 secara obyektif memang sangat realistis,” ulasnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi ini mengatakan target Indikator RAPBN 2022 tercapai dengan asumsi pemerintah berhasil mengendalikan pandemi covid19.

Oleh sebab itu, pemerintah memiliki waktu hanya 1 semester untuk menaklukkan pandemi. Padahal tantangan menghadapi pandemi covid-19 masih sangat besar.

Misalnya target realisasi vaksinasi yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju, target testing dan tracing yang masih rendah dan naik turun, kecukupan fasilitas kesehatan, khususnya di luar Jawa yang masih rendah.

Karena itu, Said berharap segenap kementerian/lembaga, termasuk pemda meningkatkan kinerjanya. Pasalnya, Covid19 masih menjadi sumber ketidakpastian terbesar atas situasi ekonomi nasional kedepan.

“Pandemi covid-19 menjadi game changer. Bisakah kita lalui pada tahun 2021, tentu sangat bergantung kinerja kita selama enam bulan kita kedepan,” ulasnya.

Menurutnya, target pertumbuhan PDB tahun 2022 sebesar 5-5,5 persen bisa diraih bila pada tahun ini (2021) pertumbuhan PDB minimal 3,3 persen. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki sisa 2 kuartal untuk mempertahankan pertumbuhan PDB pada zona positif minimal 3 persen sebagai baseline.

“Saya perkirakan kuartal III 2021 akan mengalami kontraksi sekitar 1,7-2,2 persen akibat PPKM yang menekan sektor riil. Untuk itu pada kuartal IV 2021, pemerintah harus bisa minimal mencapai target pertumbuhan PDB 4,7 persen,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Said menjelaskan hampir sepertiga belanja negara masuk ke dana transfer ke daerah dan desa. Untuk itu, kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dilanjutkan untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Sebab pandemi Covid-19 membuka mata atas keadaan didaerah yang lemah pada sisi ketersediaan dukungan fasilitas kesehatan, serta akselerasi lulusan pendidikan pada angkatan kerja yang masih lambat, sejak pelaksanaan Undang-Undang pendidikan tahun 2003, angkatan kerja kita hingga kini sebanyak 55 persen lulusan SMP.

“Kita perlu percepat transformasi SDM di daerah,” imbuhnya.

Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan DAK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah.

Dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan, serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial serta kegiatan penanganan Covid-19, dan mendukung sektor prioritas.

Dia merekomendasikan agar setidaknya 40 persen DAK dan DD dipersiapkan minimal 3 tahun kedepan untuk program ketahanan pangan, khususnya yang di topang oleh daerah.

Langkah ini untuk menopang swasembada pangan dan ketahanan kebutuhan pangan hewani. Politisi senior PDI Perjuangan ini meminta pemerintah perlu disiplin dalam menjaga target defisit APBN. Sebab pada tahu 2022 ini adalah tahun terakhir dapat melebarkan defisit lebih dari 3 persen PDB.

“Pada tahun 2022 adalah transformasi (jembatan) kembali ke defisit maksimal 3 persen pada tahun 2023,” terangnya.

Oleh sebab itu, mengantisipasi pernerimaan perpajakan nasional pada tahun 2022 tidak tercapai, pemerintah perlu mengoptomalisasi kreativitas pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada pembiayaan utang.

Tingginya tingkat bunga yang harus dibayar setiap tahun sekitar Rp 300 triliun memangkas ruang fiskal kita cukup signifikan.

“Langkah kreatif perlu ditempuh dengan mengoptimalisasikan kontribusi deviden BUMN, dan investasi. Saatnya pemerintah meminta kontribusi atas pembentukan Lembaga Pengelola Investasi,” pungkasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Komisi VIII Minta Pemerintah Cepat Respon Masalah Barcode Vaksin Covid Kemenkes yang Tak Terbaca di Saudi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto/Net
Baca Berita

DPR

Banyak Masalah, Komisi X Minta Nadiem Tunda Pengumuman Seleksi PPPK Guru 2021

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda/Net
Baca Berita

DPR

Intan Fauzi: Saatnya Pemerintah Bantu Para Pelaku Usaha Ultra Mikro

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi/Net
Baca Berita
Loading...