Connect with us

Hukum

Usut Korupsi Pengadaan Bansos Covid Bandung Barat, KPK Periksa Hengky Kurniawan

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Bandung Barat Tahun 2020.

Dalam pendalaman terbaru, KPK akan memeriksa Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan pada Selasa (27/7/2021).

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, Hengky akan diperiksa sebagai saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Bupati nonaktif Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna.

“Hari ini (27/7/2021), pemeriksaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 untuk saksi AUS (Aa Umbara Sutisna) atas nama Hengky Kurniawan,” ucap Ali Fikri dalam keterangannya.

KPK sejauh ini baru menetapkan tiga orang tersangka kasus ini. Ketiganya yakni, Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa, serta pihak swasta, M Totoh Gunawan.

Dugaan rasuah ini mengemuka saat Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan melakukan ‘refocusing’ APBD 2020 pada belanja tidak terduga (BTT).

Dalam pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS), Andri dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar.

Sementara M Totoh dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapatkan paket pekerjaan pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB). Proyek itu senilai Rp 15,8 miliar.

KPK menduga Andri menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar dan M Totoh diduga telah menerima keuntungan sekitar Rp 2 miliar. Adapun Aa Umbara diduga telah menerima uang sekitar Rp 1 miliar dari proyek tersebut. Diduga uang tersebut berasal dari Totoh yang disisihkan dari nilai harga per paket sembako.

KPK juga menduga Aa Umbara menerima gratifikasi sekitar Rp 1 miliar dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Perangkat Desa di Bengkulu Lakukan Pungli BLT UMKM

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Hukum

Koruptor Pengadaan Makan dan Minum di DPRD Dieksekusi ke Lapas Tual

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Headline

Mahfud MD Minta Minta Aparat Penegak Hukum Jangan Cepat Mempercayai Pelaku Pembakaran Mimbar Masjid Raya di Makassar Orang Gila

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita
Loading...