Connect with us

DPR

Awalnya PAN Minta Fasilitas Khusus, Kini Yandri Mau Jadi Pahlawan Kesiangan Minta Sekjen DPR RI Batalkan Fasilitas Hotel Isoman

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Sebelumnya sempat viral dan berbagai tokoh masyarakat mengkutuk partai PAN yang meminta fasilitas khusus bagi anggota DPR RI, Sehingga berbagai tokoh masyarakat dan titizen ikut bereaksi atas adanya kegaduhan yang dibuat petinggi PAN yang mengusulkan agar ada rumah sakit Covid-19 khusus pejabat.

Salah satunya Pakar ekonomi Faisal Basri heran atas tingkah petinggi PAN yang mengusulkan rumah sakit Covid-19 khusus pejabat padahal keganasan virus corona menyerang semua elemen masyarakat.

Sebelumnya, usulan agar disediakannya rumah sakit Covid-19 khusus pejabat yang kini menuai kecaman publik sempat disuarakan Wasekjen PAN Rosaline Irine Rumaseuw.

Dalam sebuah acara webinar pada Rabu, 7 Juli 2021 kemarin, Wasekjen PAN Rosaline Irine Rumaseuw tiba-tiba usul agar disediakan sebuah rumah sakit Covid-19 khusus pejabat.

Namun seiring waktu kini malah Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dari Fraksi PAN seolah olah mau jadi pahlawan kesiangan agar mendapat dukungan masyarakat, Yandri dengan tegas meminta agar sekjen DPR RI membetalkan fasiltas hotel untuk isolasi mandiri tersebut.

Yandri menilai keputusan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR memberikan fasiltas hotel untuk isolasi mandiri kepada legislator tidak tepat.

Dia bahkan menyarankan agar keputusan tersebut dibatalkan.

Sekjen Siapkan Wisma Kopo Untuk Isoman Anggota dan Pegawai DPR, Dasco: Kalau Hotel itu untuk Untuk Berjaga-jaga

“Saya kira ini tidak tepat dan kami berharap ini dibatalkan,” katanya kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).

Masih menurut Yandri, anggaran DPR yang dilakukan untuk refocusing penanganan Covid-19 sebaiknya diperuntukkan untuk kebutuhan penanganan pandemi rakyat, seperti pengadaan obat-obatan atau pengadaan sembako, serta bantuan lain yang sifatnya langsung ke masyarakat.

Dia mengatakan, sebagai anggota DPR tentu saja mereka mampu untuk mengurus diri sendiri terkait isolasi mandiri.

Sehingga tidak perlu lagi difasilitasi, apalagi menggunakan sumber pendanaan dari negara.

“Jadi kalau untuk anggota dewan, saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri dan tidak perlu difasilitasi oleh negara. Karena hari ini yang paling dibutuhkan adalah, bagaimana kita membantu rakyat yang sedang kesusahan. Jadi kami usul supaya program hotel untuk isoman para anggota DPR itu dibatalkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP Anas Thahir menilai pemberian fasilitas khusus untuk isolasi mandiri atau isoman di hotel berbintang oleh Setjen DPR kepada anggota Dewan dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Sebab, kata dia, sebagai warga negara, seharusnya anggota DPR pun harus merasakan fasilitas serupa dengan rakyat. Bukan justru diberi kekhususan.

Menurut Anas, anggota DPR yang positif Covid-19 masih bisa menggunakan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Dia mengatakan, RJA cukup representatif untuk tempat isoman karena tidak kontak langsung dengan masyarakat.

Sementara di sisi lain, RJA memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain.

Dengan begitu, alokasi anggaran untuk keperluan isoman dengan fasilitas hotel berbintang dapat dialihkan untuk hal lain. Semisal, kata Anas untuk kebutuhan masyarakat terdampak pandemi.

“Anggaran yang diperuntukkan sewa hotel berbintang lebih baik dialihkan untuk keperluan yang lebih penting, yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid. Kondisi anggaran negara sedang tidak baik, tidak perlu DPR membebani anggaran negara hanya untuk fasilitas isoman,” kata Anas.

Sebelumnya, Setjen DPR bekerja sama dengan beberapa hotel bintang tiga di Jakarta menyediakan fasilitas isoman mandiri bagi anggota DPR.

Lalu berapa anggaran yang disediakan untuk memberikan fasilitas kelas bintang tiga untuk anggota Dewan yang isoman?

Menanggapi pertanyaan itu, Sekjen DPR Indra Iskandar tidak menjawab rinci jumlah kisaran anggaran yang disediakan untuk fasilitas isoman di beberapa hotel di Jakarta.

Dia hanya menjelaslan bahwa anggran itu merupakan anggaran konigensi bukan anggaran yang diprogramkan.

Adapun sumber anggaran fasilitas isoman, dikatakan Indra berasal dari penggeseran anggaran yang sebelumnya sudah dialokasikan untuk hal lain. Seperti anggaran perjalanan dinas luar negeri yang kini digeser lantaran tidak terpakai.

“Kami menggeser dari anggaran perjalanan luar negeri yang nggak terpakai, dari kegiatan narasumber yang nggak boleh lagi sekarang. Jadi kami menggeser-geser dari dana-dana itu. Sifatnya kontigensi, nggak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi. Anggaran Covid kan sekarang ada di setiap kementerian,” ujarnya.(ilm)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Gegara Puan Canda Dengan Warga, Pangdam Jaya sampai Tertawa, Begini Candaannya

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

DPR

Mulai Tingkat DPRD Kabupaten Kota Hingga DPR RI Fraksi NasDem Gelar Workshop Nasional Bahas Revisi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 di Makassar

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

DPR

Diduga Ada Pembekakan Biaya, Herman Khaeron: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu Diaudit

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron (ist/net)
Baca Berita
Loading...