Connect with us

Hukum

Terkait Alih Status ASN, Temuan Ombudsman Jadi Penyemangat Pegawai KPK Tempuh Upaya Hukum

Diterbitkan

Pada

Terkait Alih Status ASN, Temuan Ombudsman Jadi Penyemangat Pegawai KPK Tempuh Upaya Hukum
(ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Temuan Ombudsman RI soal malaadministrasi dalam proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN), menjadi penyemangat bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menempuh upaya hukum.

“Kami mempertimbangkan dan mendorong untuk upaya hukum lebih lanjut, untuk memeriksa lebih jauh motif-motif apa yang mendasari dilakukannya berbagai pelanggaran serius tersebut,” ujar salah seorang pegawai KPK, Rasamala Aritonang, dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

Dari laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Ombudsman RI kepada publik, menurut Rasmala, belum disebutkan motif di belakang adanya kebijakan alih status pegawai melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ia berpendapat, motif pimpinan KPK dan pejabat terkait perlu ditindaklanjuti, sehingga publik dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam alih status pegawai tersebut.

“Pemeriksaan motif ini penting untuk menilai maksud dan tujuan di belakang tindakan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian terhadap pemberantasan korupsi secara umum dan kami pegawai secara khusus,” ucap Rasamala.

Selain itu, Rasamala mengatakan, motif pejabat yang menandatangani hasil rapat koordinasi tindak lanjut TWK juga perlu didalami.

“Ini apa motifnya, menurut hemat kami, ini perlu ditelusuri lebih jauh nanti, kami akan pertimbangkan upaya hukum apa yang relevan untuk itu,” ujarnya.

Kemudian, Rasamala juga berharap motif lembaga terkait dalam proses alih status pegawai KPK juga bisa terungkap.

Misalnya, motif Kepala BKN yang mengajukan diri untuk melaksanakan asesmen TWK.

Padahal, diketahui lembaganya tidak berkompeten atau tidak memiliki instrumen dan asesor untuk melaksanakan TWK, berdasarkan hasil temuan Ombudsman.

“Sudah tahu tidak punya instrumen, tidak punya penguasaan di bidang itu, tetapi mengusulkan untuk melakukan asesmen, apa motifnya,” tutur Rasmala.

“Menurut hemat kami ini perlu diperiksa, termasuk misalnya terkait dengan dokumen kontrak yang disampaikan atau yang sengaja dibuat mundur, motif ini perlu di dalami secara serius, apa tujuannya dan unsur kesengajaan didalamnya,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, malaadministrasi ditemukan setelah pihaknya memerika tiga hal.

Pertama, berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan pengalihan pegawai KPK.

Kedua, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai. Ketiga, pada tahap penetapan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan.

“Tiga hal inilah yang oleh Ombudsman ditemukan potensi malaadministrasi,” ujarnya menambahkan. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

LBH Jakarta: Anak-anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual

Diterbitkan

Pada

Penulis

LBH Jakarta: Anak-anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Masa Penahanan Mantan Dirut Sarana Jaya Diperpanjang, Ini Penjelasan KPK

Diterbitkan

Pada

Penulis

Masa Penahanan Mantan Dirut Sarana Jaya Diperpanjang, Ini Penjelasan KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Terkait Tudingan terhadap Moeldoko Soal Obat Ivermectin, LBH HKTI Tempuh Jalur Hukum

Diterbitkan

Pada

Penulis

Terkait Tudingan terhadap Moeldoko Soal Obat Ivermectin, LBH HKTI Tempuh Jalur Hukum
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ist/net)
Baca Berita
Loading...