Raja Malaysia Kecewa PM Muhyiddin Cabut Darurat Covid

  • Bagikan
Raja Malaysia Kecewa PM Muhyiddin Cabut Darurat Covid
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa menyatakan kekecewaan besar terhadap keputusan pemerintah mencabut enam aturan darurat semasa pandemi virus Corona (Covid-19) tanpa izinnya.

Seperti dilansir The Star, Kamis (29/7/2021), pernyataan Kerajaan Malaysia juga menyebut Al-Sultan Abdullah kekagetannya bahwa pencabutan aturan darurat tidak dibahas dalam parlemen oleh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin.

Pengawas Rumah Tangga Istana Negara Malaysia, Datuk Ahmad Fadil Shamdussin, menyebut pasal 150 ayat 2(b) dan pasal 150 ayat (3) pada Konstitusi Federal secara jelas menyatakan bahwa wewenang untuk memberlakukan dan mencabut aturan darurat ada pada Yang di-Pertuan Agong.

“Terkait hal ini, Yang Mulia menyatakan kekecewaan atas pernyataan 26 Juli di parlemen bahwa pemerintah telah mencabut seluruh Aturan Darurat yang diumumkan Raja pada masa darurat, meskipun Yang Mulia belum menyetujui pencabutan itu,” ucap Ahmad Fadil dalam pernyataannya.

Dia menambahkan bahwa Raja Malaysia juga menyampaikan kekesalan besar karena usulannya agar pencabutan Aturan Darurat diajukan dan dibahas dalam parlemen, tidak dilaksanakan.

“Usulan Yang Mulia telah disetujui sebelumnya dalam rapat virtual pada 24 Juli dengan Menteri pada Departemen Perdana Menteri (Urusan Parlemen dan Hukum) Datuk Seri Takiyuddin Hassan dan Jaksa Agung Tan Sri Idrus Harun,” sebut Ahmad Fadil.

“Yang Mulia menekankan bahwa pernyataan yang disampaikan Menteri Urusan Parlemen pada 26 Juli tidak akurat dan telah membingungkan Dewan Rakyat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ahmad Fadil menyatakan bahwa Raja Malaysia juga menyebut pengajuan pemerintah soal pencabutan Aturan Darurat pada 21 Juli dilakukan secara terburu-buru dan tidak melalui parlemen.

“Yang di-Pertuan Agong merasa bahwa pencabutan Aturan (Darurat) tergesa-gesa dan pernyataan yang bertentangan dan membingungkan yang disampaikan di parlemen tidak menghormati prinsip penegakan hukum. Itu juga tidak menghormati fungsi dan wewenang Yang Mulai sebagai kepala negara, seperti diabadikan dalam Konstitusi Federal,” tegasnya.[prs]

  • Bagikan