Connect with us

DPR

PPKM Diperpanjang, Anggota DPR Minta Pemerintah Fokus Kendalikan Kasus

Diterbitkan

Pada

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 2 Agustus 2021.

Merespons hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah lebih fokus dan serius dalam mengendalikan laju penyebaran Covid-19.

“Perpanjangan PPKM Level 4 menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran Covid-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM,” ujar Netty, di Jakarta, Senin (26/7/2021)

Ia meminta pemerintah agar memerhatikan sejumlah PR dan catatan besar terkait proses managemen pandemi ini.

Pertama, urai Netty, testing dan tracing perlu dilakukan lebih masif. Penurunan kasus per 25 Juli bukan berarti usaha penanganan pandemi telah berhasil, karena angka itu disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun.

“Dalam aspek tracing kita juga masih jauh dari standar WHO yang menyarankan tracing minimal 30 orang per 1 kasus positif. Pada Februari 2021 memang Menkes menargetkan tracing 30 orang per 1 kasus, namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM Darurat,” paparnya.

Kedua, pemerintah harus memastikan pasien isolasi mandiri terpenuhi kebutuhannya hingga sembuh.

“Pasien terpaksa isoman karena over kapasitas faskes mulai dari puskesmas hingga RS. Jangan sampai kasus kematian pasien isoman terus meningkat akibat kurang pemantauannya,” terangnya.

Politisi Fraksi PKS ini meminta pemerintah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes, seperti obat terapi Covid-19, oksigen, dan ventilator.

“Pemerintah harus mengumumkan secara jelas ketercapaiannya real time per hari secara nasional melalui saluran komunikasi yang mudah diakses,” pintanya.

Terkait jaminan pelindungan dan hak nakes, meminta pemerintah agar memastikan tidak ada lagi penundaan pencairan insentif dan ketersediaan APD untuk pelindungan nakes.

Kemudian terkait restriksi mobilitas, Netty mendorong agar pemerintah mengimbanginya dengan menggalakkan percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

“Perbanyak sentra vaksinasi untuk mencegah penumpukan massa saat vaksinasi serta permudah dan perluas aksesnya bagi masyarakat. Respon hoaks dan misinformasi tentang vaksin dengan informasi ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat,” tuturnya.

Terakhir, Netty mengingatkan pemerintah agar memastikan ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat terdampak PPKM dan penyaluran bansos secara tepat waktu dan tepat sasaran.

“Pastikan pangan aman dan terkendali melalui operasi pasar murah. Dan jangan ada lagi moral hazard dalam penyaluran dana bansos,” tandasnya. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Dukung Indonesia Jadi Pusat Produksi Vaksin Global, PKS Senayan Minta Pemerintah Lobi WHO

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher (ist/net)
Baca Berita

DPR

Komisi VI DPR Minta Kemenkop Perbanyak Program Vaksinasi bagi UMKM di Daerah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam (ist/net)
Baca Berita

DPR

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Faskes

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (ist/net)
Baca Berita
Loading...