PN Jakpus Mulai Adili Kasus Investasi Triliunan Rupiah

  • Bagikan
PN Jakpus Mulai Adili Kasus Investasi Triliunan Rupiah
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kasus investasi dengan triliunan rupiah mulai diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Duduk sebagai terdakwa Direktur PT Indosterling Optima Investa (IOI), Sean Willian Hanley dengan nilai investasi yang dilaporkan mencapai Rp 1,9 triliun.

“Benar,” kata humas PN Jakpus, Bambang Nurcahyo kepada wartawan, Senin (12/7/2021), soal perkara atas nama terdakwa Sean.

Sean diadili dengan nomor perkara 408/pid.sus/2021/PN Jkt.Pst dan saat ini masih berlangsung. Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Sean bertempat di kantor PT Indosterling Optima Investa di Gedung Ratu Plaza Office Tower Lantai 27 Jalan Jend. Sudirman Kav. 9, Jakarta Pusat telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia kurun 2016-2020.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 jo Pasal 16 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,” dakwa jaksa.

Sebelumnya diberitakan, kasus gagal bayar untuk produk Indosterling High Yield Promissory Notes (HYPN) ditangani Mabes Polri. Produk investasi ini menjanjikan imbal hasil 9-12% setiap tahunnya.

Menurut kuasa hukum nasabah IOI, Andreas, produk tersebut sudah dipasarkan sejak 2018/2019. Namun pada April 2020 pembayaran bunga HYPN mulai tersendat hingga terjadi gagal bayar.

“Kalau menurut PKPU, nasabah Indosterling mencapai 1.200-2.000 orang, dengan total dana dihimpun kurang lebih Rp 2-3 triliun. Tapi berdasarkan terlapor bilangnya Rp 1,99 triliun,” kata Andreas pada 16 November 2020.

Selain itu menurut informasi yang didapat Andreas ternyata IOI tidak memiliki izin dari BI maupun OJK.

“Berdasarkan kawan lawyer yang satu lagi katanya sudah bersurat ke BI dan surat itu sudah diberikan ke penyidik. Memang tidak ada izin, padahal dalam perjanjian mereka ada ditulis di pasal 6 huruf e dia memiliki segala jenis izin termasuk lembaga keuangan. Izinnya dia hanya perdagangan saja, kalau menghimpun dana kan nggak bisa hanya itu,” terang Andreas.

Kuasa hukum William Henley, Hardodi membenarkan kliennya ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri Cq Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus pada 30 September 2020. Hal ini mengingat William Henley adalah Komisaris dari PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH), anak usaha dari PT Indosterling Sarana Investa. Saat ini, perkembangan proses hukum tersebut telah memasuki tahap penyidikan.

Namun, penetapan tersangka tersebut bukan berarti kliennya telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor. Sebab, menurutnya, dalam penegakan hukum di Indonesia, ada asas praduga tidak bersalah yang diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf c dan di dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun, upaya hukum yang saat ini sedang ditempuh tim kuasa hukum adalah menyelesaikan kewajiban melalui putusan homologasi kepada nasabah melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.174/PDT-SUS/PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST pada 2 Agustus 2020.

Selanjutnya, langkah lainnya ialah mengikuti proses hukum sesuai hukum acara pidana dan melakukan pendekatan dengan nasabah yang tidak terkait dengan putusan PKPU secara persuasif.

“Kami juga menyiapkan langkah hukum praperadilan,” kata Hardodi.[prs]

  • Bagikan