Connect with us

Politik

PKS: Rangkap Jabatan Rektor UI Langgar Etika dan Hukum

Diterbitkan

Pada

PKS: Rangkap Jabatan Rektor UI Langgar Etika dan Hukum
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Keputusan Presiden Jokowi mengubah Peraturan Pemerintah (PP) soal Statuta UI yang kini membolehkan rektor UI merangkap komisaris di BUMN, menuai kritik luas.

Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi, menilai keputusan Jokowi itu menjadi preseden buruk.

“Bagi kami ini sangat menyedihkan karena menarik mundur upaya kita membangun etika publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya etika menjadi mudah dipinggirkan dan hukum akan mudah dilanggar,” ucap Nabil, Kamis (22/7/2021).

“Rektor UI rangkap jabatan, etika dilanggar dan hukum mudah ditabrak.”

PKS memandang dalam berbangsa dan bernegara di era modern, tidak cukup hukum atau rule of law, tetapi juga butuh rule of ethics. Karena masyarakat ingin negara dibangun secara berkualitas dan berintegritas.

“Kehidupan bernegara yang berkualitas ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap hukum, kehidupan bernegara berintegritas diwujudkan dengan kepatuhan terhadap aturan etika publik,” tuturnya.

Salah satu yang penting untuk menjadi teladan adalah etika para pejabat di jabatan publik dan negara. Keduanya menjadi tulang punggung yang menjalankan berbagai tugas dan fungsi vital dalam sistem kehidupan bernegara kita.

“Yang terjadi justru adanya fenomena menganggap remeh etika, alasannya selama tidak melanggar hukum. Padahal, etika seharusnya diterapkan di atas hukum. Sekali lagi karena kita ingin membangun kehidupan individu dan publik yang berintegritas, bukan sekadar hitam putih hukum,” pungkas Nabil.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Legislator PKS Tolak Privatisasi Aset-aset Negara di Sektor Ketenagalistrikan

Diterbitkan

Pada

Legislator PKS Tolak Privatisasi Aset-aset Negara di Sektor Ketenagalistrikan
Baca Berita

Headline

PAN Kritik AHY Hamburkan Uang Untuk Baiaya Baliho Di Berbagai Daerah Ditengah Pandemi, Ini Jawaban Demokrat

Diterbitkan

Pada

PAN Kritik AHY Hamburkan Uang Untuk Baiaya Baliho Di Berbagai Daerah Ditengah Pandemi, Ini Jawaban Demokrat
Baca Berita

Headline

Tidak Terima Pesawat Kepresidenan Di Ganti Cat Merah Putih, Nitizen Minta Hambalang Di Cat Lambang partai Demokrat

Diterbitkan

Pada

Tidak Terima Pesawat Kepresidenan Di Ganti Cat Merah Putih, Nitizen Minta Hambalang Di Cat Lambang partai Demokrat
Baca Berita
Loading...