Connect with us

Hukum

Permintaan Ombudsman Soal Alih Status Pegawai Tak Lolos TWK Jadi ASN, KPK: Tunggu Hasil Uji Materi di MA dan MK

Diterbitkan

Pada

Permintaan Ombudsman Soal Alih Status Pegawai Tak Lolos TWK Jadi ASN, KPK: Tunggu Hasil Uji Materi di MA dan MK
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia terkait proses pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“KPK menghormati hasil pemeriksaan Ombudsman terhadap prosedur dan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang telah disampaikan kepada publik hari ini,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Diketahui, Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi pada proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut. Temuan penyimpangan administrasi itu ditemukan oleh Ombudsman pada tahapan pembentukan dasar hukum kebijakan, pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan tahapan penetapan hasil.

Ali mengatakan KPK telah menerima salinan dokumen dan segera mempelajarinya lebih detil dokumen yang memuat saran dan masukan dari Ombudsman tersebut.

Saat ini, kata dia, KPK juga masih menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) tentang hasil uji materi atas Peraturan Komisi (Perkom) No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak.

“KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di kedua lembaga tersebut, yaitu MA dan MK,” ucap Ali.

Lebih lanjut, ia menyatakan sampai saat ini lembaganya tidak pernah memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN.

Saat ini, kata dia, KPK masih fokus untuk menyelenggarakan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan yang akan diikuti oleh 18 pegawai yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Ia mengatakan pada Rabu ini pukul 14.00 WIB, KPK juga melaksanakan apel pemberangkatan pegawai KPK yang akan mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan di Universitas Pertahanan RI yang akan dibuka pada Kamis (22/7) pukul 09.00 WIB.

“Selanjutnya, sebagai lembaga negara yang taat hukum, KPK akan menghormati setiap putusan hukum dan KPK akan memberitahukan kepada publik,” ujar Ali.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Dianggap Lakukan Penipuan, Polda Sumsel tangkap Anak Akidi Tio Karena Uang Rp2 Triliun Tersebut Tidak Ada

Diterbitkan

Pada

Penulis

Dianggap Lakukan Penipuan, Polda Sumsel tangkap Anak Akidi Tio Karena Uang Rp2 Triliun Tersebut Tidak Ada
Baca Berita

Hukum

“Red Notice” Dinilai Lips Service, MAKI Pesimis Harun Masiku Segera Tertangkap

Diterbitkan

Pada

Penulis

"Red Notice" Dinilai Lips Service, MAKI Pesimis Harun Masiku Segera Tertangkap
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman (ist/net)
Baca Berita

Kesehatan

Kutuk Praktik Mafia Obat, Ketua DPR Pertanyakan Hati Nurani Para Pelaku

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kutuk Praktik Mafia Obat, Ketua DPR Pertanyakan Hati Nurani Para Pelaku
Ketua DPR RI Puan Maharani (ist/net)
Baca Berita
Loading...