Connect with us

Daerah

Pemeriksaan di Titik Penyekatan di Depok Diperketat, Ini Dokumen yang Diperlukan Warga

Diterbitkan

Pada

Pemeriksaan di Titik Penyekatan di Depok Diperketat, Ini Dokumen yang Diperlukan Warga
ilustrasi (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Penyekatan mobilitas warga Depok menuju kota tetangga maupun sebaliknya, akan dilakukan semakin ketat mulai pagi ini, Senin (12/7/2021).

Pemeriksaan dokumen para pelaku perjalanan, akan diterapkan di setiap titik penyekatan. Pemerintah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lain telah berkoordinasi.

“Pelaku perjalanan wajib menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat di wilayah Jabodetabek,” ujar juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, kepada wartawan, Minggu (11/7/2021) malam.

Dadang mengatakan, kebijakan pengetatan tersebut, dilakukan berdasarkan hasil rapat dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Ia menjelaskan, pekerja sektor esensial dan kritikal di wilayah Kota Depok, perlu menunjukkan Kartu Identitas Pekerja Sektor Prioritas (KIPOP) yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja.

Khusus ASN, surat yang perlu ditunjukkan adalah surat tugas yang ditandatangani pejabat, minimum eselon 2.

Sementara itu, bagi tenaga kesehatan, yang perlu ditunjukkan adalah ID card RS/faskes.

Lebih lanjut, dasar pemeriksaan dokumen perjalanan selama masa PPKM Darurat diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 49 dan 50 Tahun 2021.

“Pemeriksaan dokumen perjalanan di lakukan di area penyekatan, area terminal, dan area stasiun. Penyekatan dan pemeriksaan dokumen perjalanan di jalan dikoordinir oleh kepolisian, sedangkan di terminal dikoordinasikan oleh masing-masing kepala terminal,” jelas Dadang.

“Pemeriksaan dokumen perjalanan kereta api dapat dilakukan di stasiun atau di luar stasiun sesuai kondisi masing-masing, dikoordinir antara pemerintah daerah dan KCI,” tambah pria yang juga menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok itu.

Terakhir, petugas di lapangan dapat mempergunakan hak diskresi bagi pelaku perjalanan yang sebetulnya tidak memenuhi syarat perjalanan, tetapi diperkenankan melanjutkan perjalanan dengan pertimbangan khusus di lapangan. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Bupati Bogor: Ada Pelonggaran untuk Industri Berorientasi Ekspor

Diterbitkan

Pada

Penulis

Bupati Bogor: Ada Pelonggaran untuk Industri Berorientasi Ekspor
Bupati Bogor, Ade Yasin (ist/net)
Baca Berita

Daerah

Sumut Perpanjang PPKM, Hanya Kota Medan Yang Berstatus Level 4

Diterbitkan

Pada

Penulis

Sumut Perpanjang PPKM, Hanya Kota Medan Yang Berstatus Level 4
Baca Berita

Daerah

Imigrasi Sebut di Bintan ada 700 WNA dari China

Diterbitkan

Pada

Imigrasi Sebut di Bintan ada 700 WNA dari China
Baca Berita
Loading...