Connect with us

Nasional

Mendagri Tito Tegur 19 Provinsi yang Realisasi Anggaran Penanganan Covid dan Insentif Nakes Masih Rendah

Diterbitkan

Pada

Mendagri Tito Tegur 19 Provinsi yang Realisasi Anggaran Penanganan Covid dan Insentif Nakes Masih Rendah
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan teguran tertulis untuk 19 provinsi. Semua ditegur karena realiasi anggaran untuk penanganan Covid-19 hingga insentif tenaga kesehatan (nakes) masih rendah.

“Kami sudah menyisir dan sudah rapat berkali-kali dengan kepala daerah masih belum ada maskimal gunakan anggaran tersebut, ada beberapa daerah yang belanja untuk penanganan Covid dan realisasi untuk insentif tenaga kesehatan masih belum banyak berubah,” kata Tito.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam jumpa pers yang disiarkan virtual melalui YouTube, Sabtu (17/7/2021) terkait evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat. Tito menyebut teguran tertulis itu disampaikan per hari ini ke 19 provinsi tersebut.

“Ini termasuk , mohon maaf, langkah yang cukup keras karena (teguran tertulis-red) jarang kami keluarkan,” ujarnya.

“Memang realisasinya belum. Uangnya ada, tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan Covid kemudian untuk insentif tenaga kesehatan dan lain-lain,” tegasnya.

“Bisa saja kepala daerah tidak tahu karena masalah anggaran ini kadang-kadang yang lebih paham adalah Bappeda atau Badan Keuangannya, BPKAD, sementara kepala daerah kadang-kadang, kami berapa kali ke daerah banyak yang kadang-kadang tidak tahu posisi saldonya seperti apa,” sambung Tito.

Berikut 19 provinsi yang dapat teguran tertulis tersebut, yakni:

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumbar
3. Provinsi Kepri
4. Provinsi Sumsel
5. Provinsi Bengkulu
6. Provinsi Kepulauan Babel
7. Provinsi Jabar
8. Provinsi DI Yogyakarta
9. Provinsi Bali
10. Provinsi NTB
11. Provinsi Kalbar
12. Provinsi Kalteng
13. Provinsi Sulsel
14. Provinsi Sulteng
15. Provinsi Sulut
16. Provinsi Gorontalo
17. Provinsi Maluku
18. Provinsi Malut
19. Provinsi Papua

[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Kata Politisi PDIP, Kebijakan Penanggulangan COVID-19 Jangan Dipolitisasi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kata Politisi PDIP, Kebijakan Penanggulangan COVID-19 Jangan Dipolitisasi
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Andreas Hugo Pareira (ist/net)
Baca Berita

Nasional

Menteri LHK: “Climate Actions” Perlu Kerja Sama Pembiayaan antar Pemangku Kepentingan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Menteri LHK: "Climate Actions" Perlu Kerja Sama Pembiayaan antar Pemangku Kepentingan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar (ist/net)
Baca Berita

Kesehatan

Orang Tua Diimbau Lakukan Protokol Kedatangan Usai Beraktivitas di Luar Rumah, Ini Tujuannya

Diterbitkan

Pada

Penulis

Orang Tua Diimbau Lakukan Protokol Kedatangan Usai Beraktivitas di Luar Rumah, Ini Tujuannya
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dan Duta Perubahan Perilaku Reisa Broto Asmoro (ist/net)
Baca Berita
Loading...