Connect with us

Headline

Mendagri : Satpol PP dan TNI-Polri Dikerahkan Pantau Warga Makan di Warteg 20 Menit

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan aparat Satpol PP, TNI, dan Polri akan diterjunkan untuk memantau penerapan aturan makan di warteg atau rumah makan maksimal 20 menit selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Tito menyerahkan detail penerapan kebijakan tersebut pada petugas di lapangan. Ia menyebut pemerintah mengatur batasan makan di tempat selama 20 menit dengan maksimal 3 orang pengunjung demi menghindari kerumunan yang berpotensi menyebabkan terjadinya penularan Covid-19.

“Kita harapkan juga ada pengawas dari Satpol PP dibantu TNI dan Polri untuk memastikan bahwa aturan ini bisa tegak,” kata Tito dalam jumpa pers di Kantor Presiden, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (26/7).

Tito meminta aparat di lapangan menerapkan aturan ini dengan persuasif dan santun. Ia meminta aparat menghindari penggunaan kekuatan yang berlebihan selama melakukan pengawasan di lapangan.

Dia menjelaskan aturan makan 20 menit diberlakukan untuk mencegah kerumunan di tempat makan. Aturan itu juga diberlakukan untuk menekan potensi penularan Covid-19 lewat droplet saat makan.

Mantan Kapolri itu meyakinkan masyarakat bahwa waktu 20 menit cukup untuk makan di tempat. Ia meminta warga menyelesaikan makan lalu meninggalkan tempat.

“Mungkin kedengaran lucu, tapi di luar negeri, di beberapa negara lain sudah lama diberlakukan itu,” ujar Tito.

Sebelumnya, pemerintah memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus. Kebijakan ini diwarnai dengan pelonggaran kegiatan usaha rakyat, seperti tempat makan warteg.

Warteg dan tempat makan lain boleh beroperasi selama PPKM Level 4. Namun, mereka harus membatasi jumlah pelanggan dalam satu waktu. Selain itu, setiap orang hanya boleh makan di tempat maksimal 20 menit.

Pelonggaran juga berlaku untuk pelaku usaha kecil lainnya. Mereka diperbolehkan buka dan melayani pengunjung namun harus diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat.(Din)

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Diperiksa KPK, Prasetio Edi Ngaku Dicecar Soal Mekanisme Anggaran Pengadaan Tanah Munjul

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi memenuhi panggilan KPK/Net
Baca Berita

Headline

Kata KPK, Novel Baswedan Cs Dipecat Tanpa Pesangon dan Uang Pensiun

Diterbitkan

Pada

Penulis

KPK/Net
Baca Berita

Headline

Sebut Sudah Tak PPKM Darurat, Risma Hentikan BST Rp300 Ribu ke Warga Terdampak Covid

Diterbitkan

Pada

Penulis

Mensos Tri Rismaharini/Net
Baca Berita
Loading...