Connect with us

Nasional

KSP Sebut Perubahan Kedua Otsus Papua Bentuk Akselarasi Kemajuan Kesejahteraan

Diterbitkan

Pada

KSP Sebut Perubahan Kedua Otsus Papua Bentuk Akselarasi Kemajuan Kesejahteraan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pengesahan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua merupakan akselerasi kemajuan kesejahteraan.

“Sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan adanya lompatan kemajuan kesejahteraan di Provinsi Papua, perubahan Undang-Undang Otsus menjabarkan berbagai pendekatan yang dapat mendorong upaya pencapaian kesejahteraan tersebut,” ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/7/2021).

Dia mengatakan, pertama, dari segi kuantitatif, terdapat peningkatan penerimaan khusus dana Otsus dari yang sebelumnya sejumlah 2 persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum Nasional.

Hal demikian, katanya, menekankan politik anggaran nasional yang berkomitmen untuk mengafirmasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua.

Kedua, dari segi kualitatif, penggunaan dana Otsus pun ditentukan secara spesifik persentase minimal penggunaannya dalam aspek-aspek strategis yang mendorong pembangunan kesejahteraan.

Misalnya, alokasi khusus untuk peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua, penguatan lembaga adat, belanja pendidikan, hingga belanja kesehatan.

Hal demikian, ujarnya, menjamin bahwa sektor-sektor krusial dalam pembangunan kesejahteraan terjamin alokasinya dan tidak dapat dikompromikan.

Ketiga, dari segi akuntabilitas, penggunaan dana otsus pun diatur untuk digunakan dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik melalui pengawasan yang dilakukan secara koordinatif oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan perguruan tinggi negeri.

Hal itu, menurut dia, mencegah adanya penyalahgunaan anggaran karena diterapkannya pengawasan yang berlapis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

“Dengan tiga pendekatan dalam Perubahan Undang-Undang Otsus tersebut, diharapkan keinginan Presiden atas lompatan kemajuan di Provinsi Papua dapat tercapai dan dapat berjalan paralel dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, ” tukasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kesehatan

Orang Tua Diimbau Lakukan Protokol Kedatangan Usai Beraktivitas di Luar Rumah, Ini Tujuannya

Diterbitkan

Pada

Penulis

Orang Tua Diimbau Lakukan Protokol Kedatangan Usai Beraktivitas di Luar Rumah, Ini Tujuannya
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dan Duta Perubahan Perilaku Reisa Broto Asmoro (ist/net)
Baca Berita

Nasional

Pengamat: Vandalisme Baliho Puan Tak Perlu Disikapi Emosional

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pengamat: Vandalisme Baliho Puan Tak Perlu Disikapi Emosional
Pengamat politik asal Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam (ist/net)
Baca Berita

Headline

Wapres: Tantangan Selain Pandemi, Munculnya Ketidakpercayaan Masyarakat pada Pemerintah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wapres: Tantangan Selain Pandemi, Munculnya Ketidakpercayaan Masyarakat pada Pemerintah
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin (ist/net)
Baca Berita
Loading...