Connect with us

MPR

Kritik Risma yang Minta Warga Tenang Soal Bansos, HNW: Masih Banyak yang Belum Dicairkan

Diterbitkan

Pada

Kritik Risma yang Minta Warga Tenang Soal Bansos, HNW: Masih Banyak yang Belum Dicairkan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang meminta masyarakat tenang karena ada berbagai bansos selama PPKM Darurat. Pasalnya, kata HNW, berbagai bansos yang dijanjikannya, sebagian besarnya juga belum dicairkan.

“Masyarakat yang sudah masuk dalam data penerima bansos selama 2 minggu PPKM Darurat yang telah berjalan pun masih banyak yang menunggu dalam ketidakpastian untuk mendapatkan pencairan bansos dimaksud,” ujar HNW dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Bahkan, kata dia, Presiden Jokowi dalam siaran persnya (17/5) lalu menegur keras keterlambatan penyaluran bansos tersebut. Ia menilai masyarakat akan tenang dan siap melaksanakan ketentuan PPKM Darurat apabila Pemerintah khususnya Kementerian Sosial dapat menyalurkan bansos dengan cepat dan tepat.

“Bila tidak demikian, maka Rapor kinerja Menteri Sosial dalam penyaluran bansos PPKM Darurat patut diberikan warna merah, hingga Presiden pun menegur secara terbuka. Seharusnya Presiden mengambil langkah lebih tegas agar bansos dibagikan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna,” tuturnya.

“Sehingga kehadiran dan kinerja Mensos benar-benar bisa membuat warga tenang, di tengah berbagai pembatasan kegiatan yang tengah diperpanjang,” imbuhnya.

Anggota DPR RI Komisi VIII ini menjelaskan berdasarkan data dari PT Pos Indonesia (20/7/2021) sebagai mitra penyalur, bansos tunai yang telah siap dibayarkan baru untuk 2,63 juta dari 10 juta keluarga penerima. Artinya, hingga PPKM Darurat berakhir (20/7/2021) dan diperpanjang, mayoritas warga yang mestinya menerima bansos, sebanyak 7,36 juta keluarga, malah belum menerima bansos yang dijanjikan Pemerintah.

Selain itu, kata dia, validitas data calon penerima bansos juga patut dipertanyakan, mengingat Menteri Sosial tiba-tiba mengumumkan akan memberikan bansos baru kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp 200.000 per bulan selama Juli-Desember 2021.

Hidayat mengingatkan bahwa DTKS sebagai sumber data bagi bansos yang telah berjalan pun belum diperbarui sejak April 2021. Itu pun masih belum sepenuhnya diterima oleh Komisi VIII. Sementara ada 21 juta data penerima bansos yang secara sepihak dihapus/ditidurkan oleh Mensos, dan ada 30an juta data di dalam DTKS yang belum padan dengan NIK.

“Bagaimana Mensos mempertanggungjawabkan verifikasi dan validasi data penerima bansos baru, jika data bansos reguler pun masih bermasalah dan tidak kunjung diperbarui, dan tak kunjung dibahas dengan komisi VIII DPR untuk diputuskan bersama secara bertanggung jawab dan legal,” jelasnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menegaskan kalaupun Pemerintah kembali mengganti istilah yang dipakai untuk menangani COVID-19 dari PSBB hingga PPKM Darurat dan sekarang PPKM Level, bukan berarti Kementerian Sosial bebas untuk tidak melaksanakan ketentuan perundangan.

Apa pun terminologi yang dipakai, ungkap HNW, Mensos berkewajiban mencairkan seluruh bansos PPKM Darurat dan bansos pada era PPKM Level. Mulai dari Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non-Tunai untuk 18,8 juta KPM. Bantuan beras sebanyak 2.010 ton, dan Bansos Tunai untuk 10 juta KPM maksimal hingga batas akhir perpanjangan PPKM Level, pada 25 Juli 2021.

Khusus untuk bansos berbentuk beras, Hidayat mengingatkan jangan sampai ada data yang invalid dan bansos beras yang tidak layak tapi diberikan kepada masyarakat. Sebagaimana kasus pada bantuan sembako tahun 2020 yang berujung pada temuan korupsi.

“Jangan sampai masyarakat yang sudah kecewa akibat berbagai bantuan yang terlambat dan dikorupsi, kembali dikecewakan karena bantuannya tak layak atau tak tepat sasaran karena tidak validnya pendataan,” tuturnya.

“Kinerja Mensos serta jajaran Kemensos harus ditingkatkan selama masa PPKM Level sebagai kepanjangan dari PPKM Darurat ini. Khususnya untuk mengawal validitas data dan penyaluran bansos, serta turun langsung mengevaluasi bansos yang telah disalurkan,” tuturnya.

“Hanya dengan cara itu masyarakat bisa percaya, dan bisa diharap untuk tenang dan tetap tinggal di rumah masing-masing, sehingga dapat memenuhi tujuan utama diberlakukan dan diperpanjangnya PPKM. Yaitu untuk memutus penyebaran dan penularan COVID-19 varian delta yang telah merenggut banyak sekali korban, dengan segala dampak negatifnya,” pungkasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MPR

Wakil Ketua MPR: Pandemi COVID-19, Ujian Keimanan Umat Manusia kepada Sang Pencipta

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wakil Ketua MPR: Pandemi COVID-19, Ujian Keimanan Umat Manusia kepada Sang Pencipta
Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid (ist/net)
Baca Berita

MPR

Dukung Presiden Jokowi Tangani Covid-19, Bamsoet Optimis Heird Immunity Bisa Tercapai Tahun ini

Diterbitkan

Pada

Penulis

Dukung Presiden Jokowi Tangani Covid-19, Bamsoet Optimis Heird Immunity Bisa Tercapai Tahun ini
Baca Berita

MPR

Lestari Moerdijat : Peningkatan Pemahaman Kesetaraan Gender Harus Diwujudkan Bersama

Diterbitkan

Pada

Penulis

Lestari Moerdijat : Peningkatan Pemahaman Kesetaraan Gender Harus Diwujudkan Bersama
Baca Berita
Loading...