Connect with us

DPR

Korban Covid-19 di Bandung Dipalak Rp 2,8juta untuk Pemakaman, DPR: Itu Kejahatan Kemanusiaan Harus Ditindak

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mendesak Kapolda Jawa barat Irjen Pol Ahmad Dofiri dan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil. Segera turun kelapangan guna memproses secara hukum para pelaku pemalakan terhadap keluarga korban Covid-19 yang dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) khusus Covid-19 Cikadut, Bandung.

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterimanya, para korban meninggal dunia akibat Covid-19 yang di makamkan di TPU tersebut. Masing-masing keluarganya dipalak biaya pemakaman hingga Rp4 juta, oleh petugas TPU jika tidak membayarkan maka jenazahnya tidak jadi dimakamkan.

“Ini kejahatan pemerasan bahkan kejahatan kemanusiaan melanggar aturan Presiden,” ujar Junimart Girsang kepada wartawan, Sabtu (10/7/2021).

Atas kondisi tersebut, Politisi PDI-Perjuangan itu. Menegaskan agar Kapolda Jawa barat (Jabar) Irjen Pol Ahmad Dofiri dan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil yang juga selaku kepala satuan tugas (Kasatgas) Covid-19 Jawa barat. Tidak lagi menunggu lama, untuk segera menangkap dan memproses secara hukum para pelaku pemalakan yang diduga telah teroganisir.

“Kapolda Jabar dan Gubernur Jabar sebagai Kasatgas Covid harus segera turun menyikapi ini, serta memproses secara hukum para pelakunya yang menurut saya ini sudah terorganisir dan bisa diduga sindikasi,” tegas mantang Anggita Komisi III DPR RI itu.

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Junimart Girsang, setidaknya terdapat sebanyak tiga keluarga yang menjadi korban pemalakan biaya pemakaman di TPU khusus Covid-19 Cikadut, Bandung itu. Diantaranya Yunita Tambunan, Edriyos dan Evi yang keseluruhannya merupakan warga Pasundan, Bandung.

“Ini harus ditindak, mungkin saja korbanya itu lebih dari tiga. Karenanya ini menjadi tugas dari Kepolisian untuk mengungkap dan memberastasnya,” desak Junimart.

Sementara Yunita Tambunan saat dikonfirmasi wartawan, menerangkan aksi pemalakan tersebut terjadi pada Selasa 06 Juli 2021, sekitar pukul 20.00 WIB. Saat dirinya menghantarkan jenazah ayahnya Binsar Tambunan korban Covid-19 untuk dimakamkan di TPU tersebut.

Sebelum pemakaman dilakukan, Yunita didatangi oleh petugas makam bernama Rendi Kardinata yang mengaku sebagai kordinator tim C TPU Cikadut. Dan memintanya untuk membayar biaya pemakaman sebesar Rp4 juta.

“Dia bilang bahwa liang lahat sudah disiapkan. Saya bertanya, kenapa saya harus bayar pak?, waktu itu sekitar pukul delapan malam,” ujar Yunita kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui selulernya, Sabtu (10/7/2021).

“Lalu Pak Rendi itu jawab. Kalau non muslim tidak ditanggung Pemerintah, katanya gitu,” lanjut Yunita.

Karena mendengar penjelasan itu, akhirnya Yunita bersama keluarga memohon keringanan biaya, setelah melalui negosiasi yang alot akhirnya disepakati Yunita harus membayar sebesar Rp2,8 juta. Dengan bukti catatan rincian pembayaran yang ditulis di atas kertas.

“Kita sepakatilah membayar Rp2,8 juta, karena hari sudah semakin larut dan sudah tidak tau mau buat apa lagi. Maka karena alasan tidak ada kwitansi, si Pak Rendi itu menuliskan bukti pelunasan di atas kertas dengan rincian biaya gali makam Rp1,5 juta, biaya pikul jenazah Rp1 juta dan Salib Rp300 ribu,” terangnya.

Tidak sampai di situ saja, setelah selesai melakukan pemakaman sekitar pukul 23.00 WIB. Aksi pemalakan kembali terjadi dengan dalih meminta bantuan beli vitamin untuk para petugas gali makam.

“Waktu kita mau pulang, petugas TPUnya datang lagi minta uang Rp 50 ribu untuk beli vitamin penggali makam katanya,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan Edriyos, dikatakannya saat bulan puasa tepatnya di bulan Mei 2021. Kakek dan neneknya juga dimakamkan di TPU khusus Covid-19 Cikadut itu, akan tetapi karena dirinya beragama Muslim. Untuk biaya pemakaman kedua jenazah tersebut dirinya dikenakan biaya sebesar Rp3 juta.

“Sama, saya juga bulan puasa kemarin kakek dan nenek saya dimakamkan disana dimintain Rp3 juta sama petugasnya,” ungkap Edriyos.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Rahmad Handoyo: Cara Penanganan Covid Pemerintah Bisa Ditularkan ke Negara Lain

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo/Net
Baca Berita

DPR

Toko Masih Panjang Iklan Rokok Disanksi, Legislator: Pemprov DKI Langgar HAM!

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo/Net
Baca Berita

DPR

Inilah Sejumlah Komentar Anggota DPR Terkait Wacana Petinggi TNI-Polri Yang Akan Menjadi Pj Kepala Daerah di 271 Daerah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita
Loading...