Connect with us

Hukum

Komjak Diminta Aktif Awasi Perkara Korupsi yang Ditangani Kejagung

Diterbitkan

Pada

Komjak Diminta Aktif Awasi Perkara Korupsi yang Ditangani Kejagung
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi Kejaksaan (Komjak) diminta aktif mengawasi dan melaksanakan perannya dalam memantau perkara yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Demikian diungkapkan mantan Ketua Komjak Halius Hosen dalam Webinar Hukum terkait pro-kontra dalam proses penegakan hukum kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri, di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Halius mengatakan, Komjak memiliki kewenangan untukmengawasikinerja kejaksaan dan perilaku penyidik kejaksaan dalam menangani perkara. Jika dilihat dari perkembangan penanganan kasus korupsi Jiwasraya maupun Asabri, lanjutnya, apa yang terjadi sudah menyangkut keduanya. Yakni kinerja dan profesionalitas aparat kejaksaan dalam menangani kasus.

“Ini bukan hanya menyangkut tupoksi dan profesionalisme aparat kejaksaan sebagai penegak hukum. Tetapi juga sudah menyangkut perilaku dan institusi kejaksaan itu sendiri,” ujarnya.

Maka itu, dia berharap, Komjak bergerak sesuai tugasnya. “Jadi saya berharap, Komjak bisa bergerak dan melakukan tugasnya dalam perkara ini,” lanjutnya. Baca juga: Komjak Soroti Kewenangan Penyidikan dan Penyelidikan di RUU Kejaksaan

Menurut dia, Kejagung juga harus membuktikan bahwa perkara hukum yang sedang ditangani sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman, tatacara dan aturan hukum yang berlaku.

“Sebab saat ini muncul tudingan-tudingan bahkan dugaan penyidik kejaksaan melakukan tindakan tidak adil dalam proses penegakan hukum kasus Jiwasraya, salah satunya terkait proses penyitaan aset-aset milik terdakwa dan pihak ketiga yang dinilai serampangan,” ujar Halius.

Dalam perkembangannya bahkan muncul tudingan adanya politisasi dalam proses penegakan kasus Jiwasraya dan Asabri.

“Ini tuduhan yang serius, karena tidak hanya menyangkut oknum tapi sudah menyangkut institusi.Kejaksaanharus menjawab ini,” bebernya. Baca juga: Komjak Minta Kolaborasi Penegak Hukum Jerat Politisi di Kasus Djoko Tjandra

Terkait proses penyitaan dan pelelangan aset yang digugat terdakwa maupun pihak ketiga Halius mengatakan, perlu dilakukan lagi peninjauan ulang bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Karena dalam setiap proses penangan perkara ada tahapan yang harus dilewati mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga perkara tersebut diputus.

“Karena itu jika memang terjadi kekeliruan atau ketidakpuasan dari para pihak yang berperkara sudah seharusnya hal itu dilaporkan,” tutupnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

MAKI Desak Erick Thohir Copot Mantan Napi Korupsi Emir Moeis Sebagai Komisaris BUMN

Diterbitkan

Pada

MAKI Desak Erick Thohir Copot Mantan Napi Korupsi Emir Moeis Sebagai Komisaris BUMN
Baca Berita

Hukum

Dewas KPK Gelar Sidang Pelanggaran Kode Etik Lili Pintauli

Diterbitkan

Pada

Dewas KPK Gelar Sidang Pelanggaran Kode Etik Lili Pintauli
Baca Berita

Hukum

Koalisi: 30 Persen CHA yang Masuk Seleksi Tahap Akhir Dinilai Bermasalah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Koalisi: 30 Persen CHA yang Masuk Seleksi Tahap Akhir Dinilai Bermasalah
Erwin Natosmal Oemar (ist/net)
Baca Berita
Loading...