Connect with us

Headline

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Cabut Kebijakan Vaksin Berbayar

Diterbitkan

Pada

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Cabut Kebijakan Vaksin Berbayar
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah mencabut kebijakan vaksinasi berbayar mandiri secara gotong royong dalam rangka menekan penyebaran virus Covid-19 di Tanah Air. Program ini dianggap tak sesuai dengan mandat konstitusi.

“Koalisi warga untuk keadilan akses kesehatan mendesak pemerintah mencabut program vaksinasi berbayar ini,” tulis akun Instagram @yayasanlbhindonesia, Selasa (13/7/2021).

Desakan pencabutan itu bukan tanpa sebab. Koalisi menilai setidaknya ada tiga masalah mendasar dalam program vaksin gotong royong tersebut.

Pertama, program tersebut dinilai melanggar semangat dan mandat konstitusi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tTentang Karantina Kesehatan.

Kedua, program ini juga dianggap sebagai manipulasi terminologi herd immunity guna mengambil keuntungan.

“Ketiga, pemerintah kembali melakukan praktik permainan regulasi, sehingga regulasi terus berubah dan tidak konsisten,” tulis koalisi tersebut.

Koalisi masyarakat berharap pemerintah tak berbelit-belit dan tetap mengacu pada undang-undang. Koalisi pun mengingatkan pemerintah terkait perintah UU dalam pelayanan kesehatan.

Di mana, dalam hal ini telah diatur pada UUD RI 1945 pasal 28H ayat (1) yang secara khusus menyebutkan bahwa setiap orang berhak sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Tak hanya itu, koalisi masyarakat juga merujuk pada Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Interpol Resmi Terbitkan Red Notice ke Harun Masiku

Diterbitkan

Pada

Interpol Resmi Terbitkan Red Notice ke Harun Masiku
Baca Berita

Politik

Waduh! DPP PAN dan Zulhas Digugat Kadernya Rp100 Miliar

Diterbitkan

Pada

Waduh! DPP PAN dan Zulhas Digugat Kadernya Rp100 Miliar
Baca Berita

Metropolitan

Perhatian! Pemprov DKI Wajibkan Pedagang Maupun Pengunjung Warteg dan PKL Sudah Divaksin

Diterbitkan

Pada

Perhatian! Pemprov DKI Wajibkan Pedagang Maupun Pengunjung Warteg dan PKL Sudah Divaksin
Baca Berita
Loading...