Connect with us

Nasional

KLHK Lakukan Tujuh Tindakan Korektif di Bidang Kehutanan dalam Pembaruan NDC

Diterbitkan

Pada

KLHK Lakukan Tujuh Tindakan Korektif di Bidang Kehutanan dalam Pembaruan NDC
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan tujuh tindakan korektif dalam pembaruan Komitmen Perjanjian Paris atau Updated Nationally Determined Contribution (NDC) periode 2020-2030.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, menjelaskan implementasi update NDC di sektor kehutanan ditempuh melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), penanaman di Hutan Tanaman Industri (HTI), penerapan Reduce Impact Logging (RIL) dan Silvikulur Intensif (SILIN), upaya rehabilitasi dengan rotasi maupun non rotasi, dan restorasi serta perbaikan tata air gambut.

“Dalam update ini memuat langkah-langkah dan upaya-upaya nyata Indonesia yang dapat menurunkan emisi secara signifikan,” ujar Wamen LHK, dalam keterangan resminya, Rabu (21/7/2021).

Lebih lanjut Wamen LHK menjelaskan tujuh tindakan korektif (corrective measures) untuk mewujudkan implementasi NDC adalah:

Pertama penurunan signifikan laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan, melalui berbagai aksi langsung seperti moratorium sawit dan penghentian pemberian perizinan berusaha pada hutan alam primer dan lahan gambut.

Kedua pencegahan permanen kejadian kebakaran hutan dan lahan serta mengatasi pengaruh negatifnya pada lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

Ketiga aktualisasi prinsip biogeofisik, termasuk daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik daerah aliran sungai (DAS) dan kehati, dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, internalisasi prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan kedalam penyusunan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) sebagai arahan spasial makro pembangunan kehutanan tahun 2011-2030.

Keempat pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dengan konservasi kawasan serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Kelima menyelaraskan arah kebijakan KLHK ke depan, dengan mempertimbangkan konvensi internasional, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), Perubahan Iklim Perjanjian Paris, Aichi Target Biodiversity, Pengendalian degradasi lahan dan berbagai konvensi internasional lainnya.

Keenam membangun ketahanan iklim dengan restorasi, pengelolaan dan pemulihan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan pengendalian deforestasi.

Ketujuh mengubah arah pengelolaan hutan yang semula berfokus pada pengelolaan kayu, ke arah pengelolaan berdasarkan ekosistem sumber daya hutan dan berbasis masyarakat.

“Jadi hal ini merupakan inisiatif kita dalam sektor kehutanan yang akan dicapai pada Tahun 2030. Oleh karena itu, berdasarkan implementasi dan corrective measures di atas, maka indonesia optimis dengan target kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FoLU) Net Sink pada 2030,” imbuh Wamen LHK.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Dirjen PPI) KLHK Laksmi Dhewanthi menambahkan dalam mendukung target FoLU Net Sink, ada delapan strategi utama aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan, yakni Pertama perbaikan sistem pengelolaan sumber daya lahan dan hutan dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di semua wilayah hutan.

Kedua peningkatan adopsi praktik pengelolaan hutan lestari di hutan produksi.

Ketiga percepatan pembangunan hutan tanaman industri dan hutan rakyat serta pemanfaatan kayu perkebunan untuk memenuhi permintaan kayu.

Keempat, optimasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan lahan tidak produktif serta peningkatan produktivitas dan intensitas penanaman.

Kelima konservasi dan peningkatan rosot karbon melalui restorasi ekosistem hutan produksi, dan rehabilitasi lahan penghentian pemberian perijinan berusaha baru atau konsesi di lahan gambut.

Keenam perbaikan sistem pengelolaan lahan gambut.

Ketujuh percepatan adopsi teknologi budidaya rendah karbon.

Kedelapan, penguatan peran konservasi melalui pemulihan ekosistem berbasis kemitraan konservasi, dan pengelolaan stok karbon di kawasan konservasi.

“Sebagai National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC, saya berharap setiap sektor dapat mengimplementasikan target NDC sesuai peta jalan yang ditetapkan,” tutur Dirjen PPI KLHK. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

LBH Jakarta: Anak-anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual

Diterbitkan

Pada

Penulis

LBH Jakarta: Anak-anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita

Headline

Ternyata Sejak 1 Juli 2021,Sudah ada 10.612 WNA Tinggalkan Indonesia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ternyata Sejak 1 Juli 2021,Sudah ada 10.612 WNA Tinggalkan Indonesia
Baca Berita

Headline

BKN Sebut Pendaftar CPNS 2021 Berkurang Diduga imbas Penerapan PPKM

Diterbitkan

Pada

Penulis

BKN Sebut Pendaftar CPNS 2021 Berkurang Diduga imbas Penerapan PPKM
Baca Berita
Loading...