Connect with us

Hukum

Kemenkumham Resmi Larang Masuk TKA Selama PPKM Darurat

Diterbitkan

Pada

Kemenkumham Resmi Larang Masuk TKA Selama PPKM Darurat
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Perluasan ini tertuang dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Dalam peraturan yang resmi berlaku sejak 21 Juli 2021 ini, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tak lagi bisa masuk ke Tanah Air.

“Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya,” kata Yasonna dalam keterangan pers yang diterima Realitarakyat.com, Kamis (22/7/2021).

“Dengan demikian, tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19,” tambahnya.

Adapun Permenkumham ini sekaligus menggantikan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Di sisi lain, Yasonna juga menyebutkan bahwa orang asing yang tergolong pengecualian dalam Permenkumham tersebut juga membutuhkan rekomendasi kementerian/lembaga terkait untuk bisa masuk ke Indonesia.

“Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 ini tak lepas dari koordinasi yang baik antara saya bersama Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tak lepas dari kesepakatan dengan Kemenlu dan perubahannya dari Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 juga melibatkan staf Kemenlu dan Kemenhub,” kata Yasonna.

“Koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait ini akan juga dilakukan soal orang asing yang masih boleh masuk ke Indonesia sesuai aturan yang baru, misalnya koordinasi dengan Kemenlu bila ada diplomat yang hendak masuk ke Indonesia dalam rangka tugas. Adapun orang asing yang masuk dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 juga harus lebih dulu mendapatkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19,” jelas politikus PDI Perjuangan tersebut.(ilm)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

LBH Jakarta: Anak-anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual

Diterbitkan

Pada

Penulis

LBH Jakarta: Anak-anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Masa Penahanan Mantan Dirut Sarana Jaya Diperpanjang, Ini Penjelasan KPK

Diterbitkan

Pada

Penulis

Masa Penahanan Mantan Dirut Sarana Jaya Diperpanjang, Ini Penjelasan KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Terkait Tudingan terhadap Moeldoko Soal Obat Ivermectin, LBH HKTI Tempuh Jalur Hukum

Diterbitkan

Pada

Penulis

Terkait Tudingan terhadap Moeldoko Soal Obat Ivermectin, LBH HKTI Tempuh Jalur Hukum
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ist/net)
Baca Berita
Loading...