Connect with us

Nasional

Kata Politisi PDIP, Kebijakan Penanggulangan COVID-19 Jangan Dipolitisasi

Diterbitkan

Pada

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Andreas Hugo Pareira (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Andreas Hugo Pareira, meminta agar kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 jangan sampai dipolitisasi oleh pihak mana pun.

Andreas mengatakan Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Menurut dia, pemerintah daerah dan pusat pun perlu mengantisipasi dinamika di lapangan dan terus berkoordinasi.

“Apa pun gerakan maupun upaya penanggulangan, termasuk untuk para pelaku wisata, hendaknya tidak dipolitisasi, sehingga situasi ini tidak memburuk,” kata Andreas.

Andreas mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan pembatasan masyarakat mengingat penambahan kasus positif COVID-19 kembali naik.

“Tidak ada pilihan lain. Kalau kita membiarkan mobilitas masyarakat tetap tinggi, maka risikonya korban pandemi naik lagi,” ucap Andreas.

Sedangkan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyatakan bahwa partai-nya tegas menolak pengibaran bendera putih.

Pengibaran bendera putih di beberapa daerah sebagai bentuk protes terhadap perpanjangan PPKM dinilai bisa menimbulkan kegaduhan dan akan menambah derita rakyat.

“Aksi itu tidak bertanggung jawab, menimbulkan kegaduhan, serta akan menambah derita rakyat,” ujar dia.

Menurut Jazilul polisi bisa mengusut motif dan pelaku tindakan tersebut jika aksi pengibaran bendera putih itu dinilai meresahkan. Dia menyarankan siapa pun untuk tidak melakukan aksi yang mempersulit keadaan dan juga kontraproduktif.

“Hemat kami, aksi seperti itu mudah ditumpangi politisi hitam yang mencari keuntungan di tengah penderitaan,” ucapnya.

Anggota Fraksi Golkar di DPR Bobby Adityo Rizaldi menilai kalau tindakan pengibaran bendera putih itu merupakan ekspresi menolak PPKM, maka artinya masih ada masyarakat yang belum menerima informasi dengan baik soal kebijakan.

Sementara, saat ini lanjut dia sudah ada penyesuaian-penyesuaian di PPKM untuk kegiatan ekonomi di sektor usaha kecil.

Ia mengatakan ada konsekuensi penegakan disiplin dan hukum kalau pengibaran bendera putih itu ternyata sebagai penanda tidak mau mematuhi PPKM. (ndi/ant)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Anak Usia 12 Tahun Mulai Diperbolehkan Dibawa ke Mall

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

DPR

Dukung Indonesia Jadi Pusat Produksi Vaksin Global, PKS Senayan Minta Pemerintah Lobi WHO

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher (ist/net)
Baca Berita

DPR

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Faskes

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (ist/net)
Baca Berita
Loading...