Connect with us

Nasional

Kata Luhut, Pemerintah Belum Putuskan Untuk Perpanjang PPKM Darurat

Diterbitkan

Pada

Kata Luhut, Pemerintah Belum Putuskan Untuk Perpanjang PPKM Darurat
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah belum memutuskan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

Dia mengatakan pemerintah mengambil pilihan sulit terkait PPKM darurat. Luhut awalnya bicara soal PPKM darurat untuk menurunkan aktivitas masyarakat. Dia juga bicara soal varian delta yang lebih menular.

Namun, katanya, penurunan aktivitas tidak serta merta menurunkan jumlah kasus. Menurutnya, hal itu terjadi karena masa inkubasi virus.

“Dibutuhkan waktu kurang lebih 14-21 hari penambahan kasus ini mulai menurun,” ucap Luhut.

Dia mengatakan PPKM darurat perlu diambil untuk menurunkan kasus Corona. Dia menyebut Presiden Jokowi memerintahkan pemberian bantuan sosial tambahan kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat.

“Dampak ekonomi rakyat kecil cukup besar, akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat,” tuturnya.

Luhut kemudian menyebut pemerintah masih melakukan evaluasi terkait PPKM darurat. Pengumuman diperpanjang atau tidaknya PPKM darurat akan disampaikan ke Presiden Jokowi lebih dulu dan diumumkan 2 atau 3 hari mendatang.

“Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden. Saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita akan umumkan secara resmi,” ucapnya.

Dia menyebut ada 2 indikator yang menjadi evaluasi PPKM darurat, yakni penambahan kasus dan bed occupancy rate (BOR) rumah sakit. Menurutnya, saat ini indikator penambahan kasus dan bed occupancy rate mulai membaik.

PPKM darurat sendiri telah dimulai sejak 3 Juli 2021. Seharusnya, PPKM darurat berakhir pada 20 Juli 2021.

PPKM darurat awalnya dilaksanakan di Jawa-Bali. Dalam perjalanannya, pemerintah menyatakan ada 15 daerah lain yang melaksanakan PPKM darurat di luar Jawa dan Bali.

PPKM darurat ditargetkan bisa membuat kasus Corona melandai. Namun hingga 2 pekan pelaksanaan PPKM darurat, kasus Corona terus melonjak hingga 50 ribu lebih kasus baru per hari.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Moeldoko Minta Kementerian dan Lembaga Fokus Pada Percepatan Kebijakan Satu Peta

Diterbitkan

Pada

Moeldoko Minta Kementerian dan Lembaga Fokus Pada Percepatan Kebijakan Satu Peta
Baca Berita

Nasional

MUI: Penetapan PPKM Perlu Ada Pengamatan, Tak ‘Gebyah Uyah’

Diterbitkan

Pada

Penulis

MUI: Penetapan PPKM Perlu Ada Pengamatan, Tak 'Gebyah Uyah'
Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar (ist/net)
Baca Berita

DPR

Ketua DPR: Seruan Presiden untuk ASN Jadi Era Baru Pelayanan Publik

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR: Seruan Presiden untuk ASN Jadi Era Baru Pelayanan Publik
Ketua DPR RI, Puan Maharani (ist/net)
Baca Berita
Loading...