Connect with us

Headline

Forum Masyarakat Peduli Demokrasi : Jika ICW Tidak Klarfikasi Maka Disarankan Muldoko Segera Ambil Tindakan Hukum

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPDI) menilai tuduhan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai pemberburu rente melalui promosi Ivermectin, sangat keji, Sehingga Arief ketua Bidang Humas Forum Peduli Demokrasi Indonesia menyayangkan ucapan ICW tersebut.

Arief bahkan bahkan mempertanyakan apakah ICW punya bukti, jika tidak punya bukti maka ICW wajar di pertanyakan apakah mereka tokoh – tokoh punya hati nurani dan empati kemanusiaan.

“Mendengar apa yang dituduhkan ICW yang penuh buruk sangka, saya minta ICW harus buktikan ke publik, jika tidak bisa membuktikan hal yang jawar masyarakat bertanya-tanya, apakah mereka masih memiliki hati nurani dan punya sedikit empati buat kemanusiaan?”

Lanjut Arief, bila saja masih ada tersisa keduanya, seberapa besar pun pikiran skeptis dalam benak tokoh ICW, tak akan begitu mudahnya buruk sangka itu mengalahkan empati kepada kemanusiaan.

Menurutnya jika saja ada sedikit empati, orang-orang ICW seharusnya mendukung apa yang selama ini dilakukan Moeldoko dalam upaya memberantas pandemi Covid-19.

Sebagaimana diberitakan media-media massa arus utama, Moeldoko rutin mengirimkan ribuan tablet ke berbagai daerah yang tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19, seperti Kudus dan Semarang.

Untuk itu Arief mengatakan Forum Peduli Demokrasi Indonesia siap mendukung Moeldoko untuk menempuh jalur hukum.

“Ini Serius, jika ICW Tidak bisa membuktikan ucapannya, kami siap bergerak mendukung Moeldoko untuk menempuh jalur hukum,” Ucap Areif

Kita semua mendukung Demokrasi, bebas menyampaikan pendapat, namun harus sesuai mekanisme dan etika.

“Kita akan kawal demokrasi, agar jangan semua orang menganggap demokrasi itu bisa seenaknya memfitnah, mencaci maki, silahkan sampikan pendapat sebebas bebasnya, namun ingat harus dong pakai etika dan sesuai undang – undang, bukan mentang – mentang demokrasi asal ngomong, tampa menghiraukan nama baik seseorang rusak, itu gak boleh dong”, Ucapnya

Arief juga menyarankan kepada Moeldoko jika ICW telah membuktikan ucapannya dan minta maaf, harus di maafkan.

“Dan untuk Moeldoko dan Kuasa hukumnya, jika ICW bisa buktikan omongannya, harus stop somasi dan rencana menempuh jalur hukumnya, ” Tutup Arief.

Sebelumnya, Kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, mengatakan pihaknya tidak melakukan kriminalisasi terhadap aktivis. Termasuk kepada peneliti ICW Egi Primayogha.

“Dalam kasus ini tidak ada kriminalisasi,” ujar Otto kepada kepada Redaksi saat diminta tanggapannya, Sabtu (31/7/2021).

Pernyataan Otto sekaligus merespon Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur yang menyebut tindakan Moeldoko berpotensi besar menurunkan nilai demokrasi di Indonesia dan melanggengkan praktik kriminalisasi terhadap organisasi masyarakat sipil.

Otto mengatakan kliennya memberikan kesempatan kepada ICW maupun terhadap peneliti ICW Egi Primayogha untuk membuktikan tuduhan adanya keterlibatan Moeldoko dalam bisnis obat Ivermectin dan mencabut pernyataan tuduhan kepada Moeldoko.

Sehingga pihaknya tidak begitu saja melaporkan ICW kepada polisi.

“Karena pak Moeldoko memberi kesempatan kepada ICW untuk membuktikan tuduhan. Jadi tidak sekonyong-konyong lapor polisi,” ucap dia.

Otto menyebut pernyataan melanggengkan praktek kriminalisasi tidak berdasar.

Bahkan Otto menyebut pernyataan LBH yang mewakili 109 organisasi masyarakat sipil hanya pengalihan isu dan permainan retorika.

“Jadi pernyataan yang menyatakan itu melanggengkan kekuasaan adalah tidak berdasar dan hanya mengalihkan isu dan permainan retorika,” ucap Otto.

Redaksi meminta tanggapan ICW melalui Kurnia, namun hingga berita ini diturunkan Kurnia tidak memberi respon.(ilm)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Diperiksa KPK, Prasetio Edi Ngaku Dicecar Soal Mekanisme Anggaran Pengadaan Tanah Munjul

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi memenuhi panggilan KPK/Net
Baca Berita

Headline

Kata KPK, Novel Baswedan Cs Dipecat Tanpa Pesangon dan Uang Pensiun

Diterbitkan

Pada

Penulis

KPK/Net
Baca Berita

Headline

Sebut Sudah Tak PPKM Darurat, Risma Hentikan BST Rp300 Ribu ke Warga Terdampak Covid

Diterbitkan

Pada

Penulis

Mensos Tri Rismaharini/Net
Baca Berita
Loading...