Connect with us

DPR

DPR: Pemerintah Menenggak Untung Lewat Vaksin Berbayar

Diterbitkan

Pada

DPR: Pemerintah Menenggak Untung Lewat Vaksin Berbayar
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah mulai hari ini memberlakukan vaksinasi berbayar senilai Rp.879.140 per dua dosis untuk semua kalangan.

Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai kebijakan pemerintah tersebut terlalu memberatkan masyarakat.

Ia tak habis pikir mengapa di tengah situasi ekonomi yang sulit ini pemerintah masih membebani masyarakat dengan bayaran-bayaran yang seharusnya itu masih hak mereka. Pemerintah terbukti ingin mengeruk keuntungan dari kesulitan yang diderita rakyat.

“Setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat,” tegas Netty dalam keterangannya, Selasa (12/7/2021).

Pemerintah sejatinya melanggar peraturan di mana kebijakan tersebut seharusnya didiskusikan terlebih dahulu bersama DPR. Faktanya, kata Netty, kebijakan vaksinasi berbayar tersebut belum pernah sampai ke meja DPR.

“Tidak ada diskusi dengan Komisi IX terkait vaksinasi gotong royong bagi individu atau perorangan. Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan. Itu pun diizinkan dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu,” ungkap Netty.

Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2021 dijadikan landasan hukum bagi vaksinasi berbayar untuk individu setelah ada perubahan redaksi atas definisi vaksin gotong royong.

Netty menjelaskan, opsi berbayar awalnya hanya ditujukan untuk karyawan perusahaan atau badan usaha, tapi kemudian pemerintah menambahkan juga untuk individu atau perorangan yang dibebankan pembiayaannya pada yang bersangkutan.

Seharusnya, pemerintah tak bisa berdalih bahwa vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak bersedia antri dalam pelaksanaan vaksinasi.

“Akses gratis vaksin Covid-19 bukan persoalan warga kaya ataupun miskin, bukan pula soal mau antri atau tidak. Ini soal tanggung jawab negara melindungi rakyatnya. Jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemi,” kata Netty.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera mencapai target alih-alih menjual vaksin pada rakyat.

“Apakah target vaksinasi gratis 2 juta dosis perhari sudah tercapai? Apakah target vaksinasi gotong royong untuk pekerja dan keluarganya yang dibiayai perusahaan sudah sesuai tujuan? Apakah laporan terkait KIPI sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti? Pemerintah harus pastikan semua hal tersebut berjalan lancar dulu, jangan menambah PR baru,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan kejelasan bantuan 500.000 dosis vaksin Sinopharm dari UEA. Ia meminta pemerintah transparan karena rencana distribusi vaksin tersebut belum ada kejelasan.

Ia pun mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan vaksinasi berbayar untuk individu agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.

“Sektor ekonomi sedang terganggu. Banyak rakyat yang tengah menderita dan terjepit. Fungsi layanan kesehatan pun tengah kolaps. Jangan menambah beban rakyat dengan isu vaksin berbayar dan isu kewajiban menyertakan sertifikat vaksinasi sebagai syarat pengurusan administrasi publik dan mengakses bantuan sosial atau pelayanan sosial,” pungkasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Setjen DPR Melakukan Submit PMPRB dan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II

Diterbitkan

Pada

Penulis

Setjen DPR Melakukan Submit PMPRB dan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II
Baca Berita

DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani : Antisipasi Dampak Lonjakan Covid-19 di Luar Jawa dan Bali

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR RI Puan Maharani : Antisipasi Dampak Lonjakan Covid-19 di Luar Jawa dan Bali
Baca Berita

DPR

Pandemi Covid Bisa Jadi Momentum Ketahanan Pangan Nasional

Diterbitkan

Pada

Pandemi Covid Bisa Jadi Momentum Ketahanan Pangan Nasional
Baca Berita
Loading...