Connect with us

DPR

DPR: Hak Dasar Masyarakat Dulu Penuhi, Baru Terapkan Sanksi bagi Pelanggar Prokes

Diterbitkan

Pada

DPR: Hak Dasar Masyarakat Dulu Penuhi, Baru Terapkan Sanksi bagi Pelanggar Prokes
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menegaskan, jika pendekatan sanksi kepada pelanggar prokes sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat sudah disalurkan secara tepat sasaran.

Hal itu disampaikan oleh Anwar Hafid saat mersepon rencana pemprov DKI Jakarta yang ingin merevisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19.

Dalam revisi itu salah satunya memuat pasal tambahan soal ancaman sanksi bui 3 bulan jika berulang kali melanggar aturan bermasker.

“Pendekatan sanksi sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat sudah diberikan dan tepat sasaran. Sanksi tidak bisa berlaku general ke seluruh masyarakat apalagi bagi mereka yang dalam keadaan tidak mampu dan dalam situasi pembatasan sosial. Sederhananya bagikan masker dan makanan biar rakyat tenang,” tegas Anwar Hafid, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sabtu (24/7/2021).

Lalu pertanyaannya, sambung Anwar, apakah sanksi itu sudah diikuti dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah bagi masyarakat untuk menanggung kebutuhan ekonomi rakyat.

Ia menambahkan, jika hal yang esensial soal penanganan Covid-19 ini, yakni pencegahan penularan atau transmisi sesama manusia, maka bukan soal menghilangkan apalagi merubah menjadi penghukuman masyarakat yang sedang dalam kesulitan.

“Soal kewajiban masker harus ditegakkan namun dengan tindakan persuasif dan kesadaran. Bukan dengan terus menakuti rakyat yang sebenarnya sudah dalam posisi sulit,” katanya.

Ia menegaskan, pada dasarnya prespektif dari pemerintah harus diubah sehingga tujuan dan maksud mampu terjelaskan dengan baik.

“Juga yang tidak bisa dilepaskan ada sebahagian kalangan utamanya di perkotaan yang betul- betul hidup sulit. Jangankan beli masker bertahan hidup saja mereka masih kesulitan,” ujar dia.

Anwar menambahkan, jika perang semesta melawan pandemi Covid-19 selama hampir 2 tahun ini sedianya telah menjadikan ekonomi rakyat bawah sangat terpuruk.

“Sehingga yang awal pandemi masih bisa bertahan hari ini benar-benar sangat kesulitan,” ungkapnya.

Anwar pun meyakini, jika rakyat Indonesia sudah memahami soal bahaya Covid-19. Sehingga, tanpa diberikan sanksi mereka akan patuh.

“Tapi tentu persoalan kebutuhan hiduplah yang menjadikan orang nekat sehingga terkesan tidak mau patuh. Solusi terbaik bantu rakyat kita untuk bisa bertahan hidup di tengah program PPKM,” katanya. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Waka DPR RI Muhaimin : Kini Saatnya Santri Jadi Motor Penggerak Kemajuan Bangsa

Diterbitkan

Pada

Penulis

Waka DPR RI Muhaimin : Kini Saatnya Santri Jadi Motor Penggerak Kemajuan Bangsa
Baca Berita

DPR

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi Mengutuk keras Pasukan KKB Papua Yang Menembak Mati Tenaga Kesehatan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi Mengutuk keras Pasukan KKB Papua Yang Menembak Mati Tenaga Kesehatan
Baca Berita

DPR

Komisi VII DPR Dorong Pertumbuhan Kawasan Industri Halal di Indonesia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi VII DPR Dorong Pertumbuhan Kawasan Industri Halal di Indonesia
Anggota Komisi VII Ridwan Hisjam/Net
Baca Berita
Loading...