Connect with us

DPR

DPR Desak Pemda Realisasikan Anggaran Bansos Pasca Perpanjangan PPKM

Diterbitkan

Pada

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, mengaku prihatin dan kecewa karena belum banyak daerah yang mencairkan dana bantuan sosial. Terkait hal itu, dia mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskan tugasnya merealisasikan mata anggaran bantuan sosial.

“Masih rendahnya penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat virus Corona, terjadi karena belum berjalannya Koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dengan pemda (Pemerintah Daerah) serta kurang responsifnya pemda dalam memperbaharui data penerima bantuan,” ujar Politisi PAN tersebut dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/7/2021).

Legislator asal Sumatera Barat itu menegaskan, seharusnya pemda lebih update mengenai data penerima bantuan sosial ini. Jangan sampai ada miskomunikasi, pemerintah daerah meminta konfirmasi ke pusat untuk data dan pencairan bantuan. Padahal pemerintah pusat sudah mendorong agar bantuan sosial segera dicairkan.

“Pemda harus segera menggelontorkan anggaran untuk meringankan beban rakyat dan tampil menjadi yang terdepan melayani rakyatnya saat pandemi Covid -19 yang belum terkendali. Kebijakan PPKM Darurat telah menimbulkan masalah ekonomi bagi kelompok yang terdampak dan rentan. Pemda itu kan mempunyai anggaran yang bersifat reguler, belanja tidak terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya,” ujarnya.

Untuk itu, Guspardi mengatakan, semestinya pemda mempunyai atensi khusus dengan mengakselerasi pencarian mata anggaran untuk bantuan sosial baik tunai maupun non tunai segera direalisasikan.

“Sementara akurasi data penerima bantuan juga harus dibenahi. Pemerintah pusat sudah mendorong refocusing APBD untuk Covid-19,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan akan turun langsung ke daerah yang dinilai masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansosnya. Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Rahmad Handoyo: Cara Penanganan Covid Pemerintah Bisa Ditularkan ke Negara Lain

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo/Net
Baca Berita

DPR

Toko Masih Panjang Iklan Rokok Disanksi, Legislator: Pemprov DKI Langgar HAM!

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo/Net
Baca Berita

DPR

Inilah Sejumlah Komentar Anggota DPR Terkait Wacana Petinggi TNI-Polri Yang Akan Menjadi Pj Kepala Daerah di 271 Daerah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita
Loading...