Disanksi Dewas Tangani Kasus Bansos, Penyidik KPK: Ini Bukan Sesuatu yang Luar Biasa Ketimbang Penderitaan Para Korban

  • Bagikan
Disanksi Dewas Tangani Kasus Bansos, Penyidik KPK: Ini Bukan Sesuatu yang Luar Biasa Ketimbang Penderitaan Para Korban
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Dua penyidik KPK yang menangani kasus bansos dikenakan sanksi Dewan Pengawas (Dewas) KPK dengan sanksi ringan, salah satunya dipotong gaji selama 6 bulan sebesar 10 persen. Dua penyidik KPK yakni M Praswad Nugraha dan M Nor Prayoga.

Praswad angkat bicara soal sanksi yang diterimanya itu. Dia menganggap sanksi tersebut tidak sebanding dengan kerugian akibat kasus korupsi bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

“Bahwa kami menegaskan hukuman terhadap kami bukanlah sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan penderitaan dari para korban bansos, korban PHK, rekan-rekan disabilitas,” ujar Praswad kepada wartawan, Senin (12/7/2021).

“Para korban tersebut merupakan rakyat yang dirampas hak-haknya dengan cara melawan hukum dan tidak manusiawi akibat korupsi Bansos COVID-19,” sambungnya.

Praswad berharap agar kejadian ini tidak terjadi lagi terhadap rekan-rekan penyidik KPK lainnya. Karena upaya dirinya dan rekan lainnya yakni merupakan perjuangan membongkar kasus korupsi yang besar.

“Bahwa kami berharap agar tidak ada lagi rekan-rekan kami lainnya, baik pegawai maupun para penyidik KPK yang menjadi korban atas upaya dan perjuangannya membongkar perkara mega korupsi yang ada di Indonesia,” kata Praswad.

Lebih lanjut, Praswad memohon kepada Dewas KPK agar konsisten dalam menentukan keadilan dalam pelanggaran etik di lingkungan KPK.

“Kami mohon Dewas KPK secara konsisten dapat menjadi lentera keadilan terhadap berbagai dugaan pelanggaran etik serta tindakan koruptif yang benar-benar merusak KPK dan merusak Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, M Praswad Nugraha dijatuhi sanksi sedang oleh Dewas KPK berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10 persen selama 6 bulan karena laporan pelanggaran etik saat menyidik perkara bansos Corona. Praswad Nugraha adalah salah satu penyidik yang dinonaktifkan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Mengadili, menyatakan para terperiksa I Muhammad Praswad Nugraha, II M Nor Prayoga bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa perundungan dan pelecehan terhadap pihak lain di dalam dan di luar lingkungan kerja,” kata anggota Dewas KPK, Harjono dalam sidang etik yang disiarkan langsung, Senin (12/7).

“Menghukum para terperiksa Muhammad Praswad Nugraha dengan sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10 persen selama 6 bulan, II M Nor Prayoga berupa sanksi ringan berupa teguran tertulis satu dengan masa berlaku hukuman 3 bulan,” imbuh Harjono.

Selain Praswad, penyidik lainnya M Nor Prayoga juga dijatuhi sanksi. Beda dengan Praswad, Prayoga sanksi ringan berupa teguran tertulis satu dengan masa berlaku hukuman 3 bulan.

Selain itu, status Prayoga kini sudah berstatus ASN. Prayoga salah satu pegawai yang lulus TWK dan sudah dilantik menjadi ASN.

Praswad dan Prayoga dilaporkan oleh saksi kasus bansos bernama Agustri Yogasmara alias Yogas. Sebagai informasi, kedua penyidik itu menangani perkara dugaan suap eks Mensos Juliari terkait pengadaan bansos untuk penanganan COVID-19.[prs]

  • Bagikan
Loading...