Connect with us

DPR

Banggar DPR Minta Pemerintah Tambah Anggaran Operasi Gabungan Penegakan PPKM Darurat

Diterbitkan

Pada

Banggar DPR Minta Pemerintah Tambah Anggaran Operasi Gabungan Penegakan PPKM Darurat
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah meminta pemerintah memberikan tambahan anggaran yang lebih memadai. Anggaran itu khususnya kepada aparat gabungan keamanan yakni TNI dan Polri yang bertugas menjalankan penegakan ketertiban dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sebab tanpa peningkatan anggaran operasional maka kegiatan PPKM tidak akan berjalan dengan optimal. Menurutnya kegiatan PPKM ini tidak hanya penutupan sejumlah ruas jalan utama di masing masing kota/kabupaten, tetapi juga berbagai operasi penertiban di berbagai tempat umum seperti pasar, rumah makan, taman kota, hingga ke perkampungan.

“Saya kira, langkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat patuh untuk tetap tinggal di rumah bagi mereka yang tidak menjalankan tugas dari sektor esensial dan turunannya,” ujar Said, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/7/2021).

Karena itu, terang Said, guna mendukung kegiatan PPKM ini maka aparat gabungan TNI-Polri, BKKBN, dan petugas kesehatan dapat jemput bola melakukan vaksinasi di kampung kampung dan perumahan, bekerja sama dengan pemuka masyarakat, dan RT/RW.

Upaya ini untuk memecah konsentrasi vaksinasi massal yang terpusat hanya di beberapa titik. Apalagi, kegiatan vaksinasi massal seperti itu rentan untuk menimbulkan penularan barus covid-19 secara lebih massif dengan kemungkinan banyaknya OTG menjadi spreader terlebih lagi covid-19 varian delta hanya butuh lima menit untuk menularkan orang.

Konsekuensinya, jelas Said, TNI-Polri dan BKKBN membutuhkan tenaga vaksinator dan peralatannya lebih banyak. Untuk menjalankan kegiatan tersebut pemerintah dapatnya memastikan ketersediaan anggaran, vaksin covid-19, peralatan vaksinator, dan sarana prasarana pendukung lainnya.

“Seperti mobil tenda, teknologi informasi, input data peserta vaksin, dan ambulan sebagai sarana antisipasi munculnya dampak KIPI skala berat,” imbuhnya.

Ia menegaskan akan merekomendasikan perpanjangan PPKM Darurat Jawa Bali hingga 5 Agustus 2021, bila sampai 20 Juli 2021 kasus positif harian, termasuk pasien yang meninggal tidak menurun signifikan, setidaknya di bawah 10 ribu untuk kasus positif covid-19 secara harian.

Pada saat yang sama, pemerintah harus meningkatkan jumlah orang yang di tes secara harian. Karenanya, jangan menyiasati turunnya kasus positif covid-19 harian dengan menurunkan jumlah orang yang di tes.

Saya menyarankan peningkatan jumlah orang di tes secara harian menyentuh angka di atas 500 ribu orang per hari. Dengan demikian, kita mendapatkan data base yang akurat dari sisi kebutuhan epidemiologi, serta basis tracing yang lebih memadai,” jelasnya.

Demikian pula, tambahnya, bila Perpanjangan PPKM Darurat Jawa Bali sampai 5 Agustus 2021 tidak cukup efektif menurunkan angka positif covid-19 harian, termasuk jumlah pasien yang meninggal, maka pemerintah dengan segera mengumumkan rencana pelaksanaan skenario terburuk.

Kendati demikian, Said tetap berharap pemerintah tidak sampai menjalankan skenario terburuk, meskipun dari sisi perencanaan langkah itu perlu dipersiapkan. Indikator utama persiapan skenario buruk bila perkembangan positif covid-19 secara harian naik di atas 50 ribu kasus lebih dari dua minggu berturut turut dan belum menunjukkan tren penurunan.

“Jadi, bukan hanya refocusing dan realokasi APBN semester II- 2021. Pada Senin 12, Juli saya juga merekomendasikan agar pemerintah mempersiapkan skenario terburuk bila PPKM Darurat Jawa-Bali tidak mampu meredam gelombang kedua pandemi covid-19 di Tanah Air kita,” ucapnya.

“Konsekuensi terhadap skenario terburuk itu akan mengubah cukup signifikan postur APBN 2021 dan rencana APBN 2022. Namun saya berharap kita tidak sampai menjalankan skenario terburuk itu,” pungkasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Ketua Komisi V Cek Lagsung Proyek Pembangunan Jalan Pararel di Batas RI-Malaysia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua Komisi V Cek Lagsung Proyek Pembangunan Jalan Pararel di Batas RI-Malaysia
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita

DPR

Marwan Demokrat: Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Bersifat Semu Karena Low Base Effect

Diterbitkan

Pada

Marwan Demokrat: Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Bersifat Semu Karena Low Base Effect
Baca Berita

DPR

Aria Bima Janjikan Tukang Sapu Jalanan Dapat Vaksin Covid

Diterbitkan

Pada

Aria Bima Janjikan Tukang Sapu Jalanan Dapat Vaksin Covid
Baca Berita
Loading...