Connect with us

Headline

Wapres Ma’ruf Amin Minta Peta Jalan Reformasi Birokrasi Dievaluasi

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin meminta peta jalan atau roadmap reformasi segera segera dimulai.

Evaluasi terhadap roadmap reformasi dan tenaga kerja sebagai upaya pelaksanaan reformasi dan karyawan itu sendiri.

“Saya ingin roadmap (Reformasi Birokrasi) kalau memang masih relevan kita teruskan. Jika memang perlu direvisi, perlu direvisi agar lebih tepat. Atau mungkin perlu penyesuaian,” tegas Wapres saat menerima audiensi Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo di Kediaman Resmi Wapres, Kamis (10/6/2021).

Dijelaskan Wapres, evaluasi roadmap itu penting agar pelaksanaan reformasi dapat terus berjalan kemajuannya.

“Kemudian yang kedua, kita ini sudah sampai dimana? Saya ingin memastikan capaian-capaian ini dimana dari masing-masing yang kita inginkan itu dari target-target yang ingin dicapai,” harapnya.

Lebih lanjut, Wapres juga meminta reformasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar terus diakselerasi untuk mengantisipasi pembangunan antardaerah.

“Saya minta, kita mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan langkah-langkah percepatan,” terang Wapres lagi.

Wapres turut mengharapkan kolaborasi dan sinergi antarlembaga terkait dengan pelaksanaan reformasi di tingkat pusat maupun daerah agar terjalin secara efektif.

“Tidak apa-apa meskipun rapat berkali-kali, tetapi targetnya tercapai,” pungkasnya.

Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo menyampaikan laporannya fokus pertama KPRBN tahun ini adalah penataan organisasi yang menjadi prioritas Presiden, yaitu pejabat pejabat III dan IV menjadi pejabat fungsional tertentu.

“Dan fokus kedua adalah proses digitalisasi pelayanan publik dengan tema-tema tertentu, seperti perizinan, pariwisata, bantuan sosial, dan UMKM. Dua program yang akan menjadi prioritas, paling tidak untuk dilaksanakan pada tahun ini,” papar Eko.

Selanjutnya, sambung Eko, KPRBN juga akan mendisain pegawai kementerian dan lembaga pemerintah daerah yang modern dan lincah dengan sumber daya manusia yang memiliki fleksibilitas tinggi sehingga dapat berkarir hanya di satu tempat.

“Supaya orang tidak berkarir di satu tempat saja. Jadi, seperti; auditor, akuntan, analis kebijakan nanti tidak berkarir di satu kementerian tetapi dia bisa berputar di banyak kementerian,” jelasnya.

Eko menyebutkan bahwa KPRBN akan terus mendorong implementasi kerja sama seperti dalam penanganan masalah, khususnya harmonisasi anggaran antar kementerian dan lembaga.

“Nanti kami akan memberikan semacam rekomendasi kebijakan kepada Pak Wapres,” tulisnya.

Perlu diketahui, keluhan masyarakat terhadap kinerja hingga kini masih terjadi, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19.

Sebagai contoh, berlarutnya masalah dalam sosial dan menyiasati ketidaksiapan menghadapi pandemi. (Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Jumlah Penerima Vaksin COVID-19 Dosis Kedua di Indonesia Capai 49,6 Juta Orang

Diterbitkan

Pada

Penulis

ilustrasi (ist/net)
Baca Berita

Headline

Usulkan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, NasDem Temui Mahfud MD

Diterbitkan

Pada

Penulis

(ist/net)
Baca Berita

Headline

Diucapkan di Lapas Rajabasa Lampung, Empat Napi Terorisme Jaringan JAD Berikrar Setia NKRI

Diterbitkan

Pada

Penulis

ilustrasi (ist/net)
Baca Berita
Loading...