Connect with us

Headline

Waka Komisi III : DPR- Menkumham Sepakat RKUHP Masuk Dalam RUU Prioritas 2021

Diterbitkan

Pada

Waka Komisi III : DPR- Menkumham Sepakat RKUHP Masuk Dalam RUU Prioritas 2021
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi III DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen Desainkuham) menyetujui usulan Undang-Undang (RUU) Prioritas 2021, termasuk RKUHP.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir mengungkapkan, bahwa hal itu demi terciptanya tata kelola sistem peradilan yang lebih baik.

“Kemarin saat rapat kerja, Komisi III DPR dan Menkumhan bersepakat untuk segera menyelesaikan penyelesaian RKUHP maupun RUU yang telah menjadi prioritas di tahun 2021 dalam rangka mewujudkan pengaturan sistem peradilan pidana yang terpadu,” ucapnya kepada Realitarakyat.com di Jakarta Kamis, Kamis (10/6/2021 ).

Menurut Adies, Komisi III DPR RI juga mendesak Menkumham untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia.

“Agar membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan potensi permasalahan sosial di masyarakat,” ujarnya.

Kemudian, Adies mengatakan, Komisi III juga mendesak Menkumham untuk terus meningkatkan upaya dalam mengurangi kelebihan populasi, memberikan pemenuhan hak-hak warga binaan secara meningkatkan, meningkatkan pengawasan ketat terhadap masuknya Narkoba dan barang-barang lainnya secara ilegal, serta meningkatkan kerja dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait.

“Komisi III RI akan menggelar Rapat Kerja Gabungan dengan Kemenkumham, Polri, BNN, Kejaksaan Agung dan Sekretaris Mahkamah Agung dalam penyelesaian masalah penyelesaian dan penanganan pidana narkotika,” katanya.

Seperti diketahui, pembahasan nomor RUU Prioritas masih belum ada perkembangan yang signifikan, termasuk Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Pembahasan mengenai RKUHP kembali menjadi pembicaraan masyarakat setelah beredarnya draf RKUHP. Sejumlah pasal penemuan kembali dalam draf yang pembahasannya pernah ditunda-tunda akibat desakan publik pada 2020 lalu.

sebagian kalangan menganggap pasal-pasal kontroversi itu tidak sesuai dengan prinsip menghadirkan keadilan untuk rakyat. Inilah sejumlah pasal koob dalam draf RKUHP terbaru:

Pasal Tukang Gigi. Para tukang gigi yang biasa membuka kios di pinggir jalan terancam pidana penjara 5 tahun jika tidak memiliki izin praktik.

Penodaan Agama. Penodaan agama diatur dalam draft RKUHP terbaru. Mereka yang terbukti melakukan penodaan agama diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda senilai Rp500 juta.

Hina Presiden dan Lembaga Negara. RKUHP memuat ancaman pidana maksimal 4,5 tahun penjara bagi orang-orang yang menghina kepala negara melalui media sosial.

Ngeprank. Istilah prank mencuat dalam beberapa tahun terakhir seiring tren bekerja sebagai pembuat konten. Namun mereka yang berkecimpung dalam bisnis ini patut waspada. Sebab, aksi ngeprank kini diatur dalam RKUHP. Para pelaku ngeprank kelak akan diancam pidana denda hingga penjara.

Gelandangan. Uniknya, gelandangan pun tak luput diancam oleh RKUHP. Gelandangan diancam dengan denda maksimal sebesar Rp 1 juta sesuai pasal 431 RKUHP.(ilm)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPD

Cari Nafkah Hingga Ruang Isolasi Covid-19, Ketua DPD RI Minta Nasib Pedagang Diperhatikan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Cari Nafkah Hingga Ruang Isolasi Covid-19, Ketua DPD RI Minta Nasib Pedagang Diperhatikan
Baca Berita

DPR

DPR RI Dukung Airlangga Hartarto Gelontorkan Rp 52,43 Triliun untuk UKM

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPR RI Dukung Airlangga Hartarto Gelontorkan Rp 52,43 Triliun untuk UKM
Baca Berita

DPR

Polemik Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Politikus PDIP: Hati-hati dengan yang Alami Post Colour Syndrome

Diterbitkan

Pada

Penulis

Polemik Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Politikus PDIP: Hati-hati dengan yang Alami Post Colour Syndrome
Baca Berita
Loading...