Connect with us

MPR

Tolak Vonis Hakim, HNW: Harusnya Vonis Berkeadilan Untuk HRS, Bukan Diskriminasi Hukum

Diterbitkan

Pada

Tolak Vonis Hakim, HNW: Harusnya Vonis Berkeadilan Untuk HRS, Bukan Diskriminasi Hukum
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengkritisi vonis empat tahun terhadap Habib Rizieq Shihab dalam kasus tes swab di RS UMMI, Bogor oleh majelis Hakim PN Jakarta Timur.

Menurutnya, vonis tersebut tidak memenuhi rasa keadilan umum dan harapan tegaknya hukum berkeadilan, ketentuan yang sangat dipentingkan dalam Pancasila sehingga disebutlah “adil” dalam sila ke 2 dan ke 5.

Terpenuhinya rasa keadilan itu juga menjadi ciri daripada Negara hukum yg sudah dipaterikan dalam UUDNRI 1945 psl 1 ayat 3, yang salah satu cirinya adalah kesetaraan di depan hukum (equality before the law) sebagaimana juga ditegaskan dalam pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945.

“Maka wajar sekali apabila Habib Rizieq Shihab menolak dan menyatakan banding atas vonis hakim itu, karena khalayak awam hukum pun sudah bisa menilai sendiri adanya ketidakadilan dalam vonis tersebut dan ketidaksesuaiannya dengan fakta di lapangan soal “kebohongan” dan fakta tidak terjadinya keonaran akibat pernyataan HRS”ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (25/6/2021).

HNW sapaan akrabnya mengatakan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) bahwa Habib Rizieq terbukti berbohong atas tes swab antigen yang dilakukannya sehingga menimbulkan keonaran.

“Saksi ahli dibawah sumpah menyatakan bahwa pernyataan HRS bukan kebohongan. Dan berbeda dengan vonis Hakim, ternyaya tidak pernah terbukti bahwa setelah dipublikasikannya pernyataan HRS kemudian terjadinya keonaran di masyarakat. Terjadinya “keonaran” di masyarakat justru akibat pernyataan dakwaan/tuduhan Jaksa kepada HRS yg mempersoalkan “imam besar”nya HRS,” ujarnya.

Sekalipun vonis hakim itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang memang terlalu tinggi dan tidak berdasarkan keadilan hukum, HNW menilai, bahwa dengan logika vonis hakim soal kebohongan publik terkait covid-19 yang katanya menimbulkan keonaran, maka setelah preseden vonis terhadap HRS itu, pengadilan di Indonesia demi menegakkan prinsip negara hukum berkeadilan, mestinya juga memberikan sanksi hukum kepada bbrp menteri yang di awal masa pandemi covid-19 malah secara demonstratif menyampaikan ke publik informasi2 yg tidak sesuai dengan kebenaran/fakta. Ada yg sebut covid-19 tak akan masuk ke Indonesia krn birokrasi&iklim tropisnya, ada yang sebut virus covid-19 akan mati sendiri krnnya tak perlu masker karena masker hanya untuk yang sakit, ada yang bilang tidak akan kena covid karena biasa makan nasi kucing. Ada yang promosikan kalung anti covid-19 dll. Pernyataan publik beberapa menteri itu tidak sesuai fakta tapi krn menyepelekan soal covid-19 sehingga penanganan atasi covid-19 tidak serius dan terprogram sejak awal. Ini justru yang mengakibatkan keonaran menasional, yang menimbulkan banyak korban ; jiwa, ekonomi dan sosial politik juga. Lalu, mengapa mereka tidak terkena sanksi hukum? Apalagi sampai ditahan dan dimajukan ke meja hijau?”tambahnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai beberapa kejanggalan dalam vonis hakim tersebut, di antaranya adalah opsi yang diberikan oleh majelis kepada Habib Rizieq untuk meminta pengampunan atau grasi kepada Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan bahwa opsi yang diberikan ini, walau memang diatur dalam KUHP dan ada kewenangan presiden memberikan grasi, tapi itu baru bisa bila tersangka menerima vonis hakim. Karenanya penyebutan alternatif “pengampunan/grasi” itu menjadi sangat tidak lazim, karena HRS tegas menolak vonis hakim, dan masih ada berbagai upaya hukum yang tersedia, seperti banding yang akan ditempuh olh HRS.

“Ini kok majelis memberi opsi pengampunan, seakan HRS sudah menerima dan menjadi persoalan pribadi dengan Presiden Jokowi. Sosok yang juga disoroti publik terkait dengan masalah kerumunan saat covid-19,dan berbagai pernyataannya yang dinilai tidak terbukti di lapangan seperti ekonomi yang meroket. Padahal, dengan adanya pernyataan banding, Putusan PN Jakarta Timur ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Alternatif pengampunan/grasi belum bisa dimajukan/diberikan. Masih tersedia upaya hukum biasa, seperti banding dan kemudian kasasi. Atau di akhir upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali. Opsi hakim tersebut sangat tidak lazim”ujarnya lagi.

Oleh karenanya, HNW mendukung upaya Habib Rizieq untuk mencari keadilan melalui pengadilan tinggi melalui permohonan banding, agar menghadirkan vonis majelis hakim yang benar2 adil dan profesional “Sudah sangat wajar dan benar apabila upaya banding yang ditempuh. Ini juga untuk menunjukkan kepada masyarakat baik aparat maupun rakyat;bahwa Habib Rizieq selalu mentaati prosedur hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.

HNW berharap “di pengadilan tinggi nanti, majelis banding yang akan mengadili perkara ini betul2 independen, dapat bertindak objektif, adil dan proporsional, untuk selamatkan marwah dan membuktikan adanya negara hukum yg berkeadilan. Agar dengan demikian kembalilah kepercayaa Rakyat, dan tidak menimbulkan keonaran dan kerumunan, apalagi saat covid-19 yang makin membahayakan. Pasalnya, sebagaimana putusan majelis di perkara Habib Rizieq lainnya, diakui sendiri oleh Majlis Hakim ditemukan adanya diskriminasi dan ketidakadilan hukum, karena ada banyak pihak (sebelum kasus HRS maupun sesudahnya) yang jelas2 melanggar protokol kesehatan, tetapi hanya Habib Rizieq yang (sesudah dijatuhi hukuman administrasi)masih juga ditahan dan dikenai hukuman pidana. Tegaknya keadilan hukum akan pulihkan kepercayaan pada masih adanya negara hukum, selamatkan eksistensi negara, dan menenteramkan Rakyat agar makin punya imunitas yang sangat mereka perlukan saat covid-19 makin mengganas,” pungkas HNW.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MPR

Keluarga Akidi Tio Tak Perlu Jadi Tersangka, Wakil Ketua MPR: Niat Bantu Bukan Kesalahan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Keluarga Akidi Tio Tak Perlu Jadi Tersangka, Wakil Ketua MPR: Niat Bantu Bukan Kesalahan
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid (ist/net)
Baca Berita

MPR

Bamsoet: PPHN Jadi Payung Penyusunan Haluan Pembangunan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Bamsoet: PPHN Jadi Payung Penyusunan Haluan Pembangunan
Ketua MPR Bambang Soesatyo (ist/net)
Baca Berita

MPR

Bamsoet: Mayoritas Publik Sambut Positif Reformulasi Sistem GBHN

Diterbitkan

Pada

Bamsoet: Mayoritas Publik Sambut Positif Reformulasi Sistem GBHN
Baca Berita
Loading...