Terima Aspirasi DPRD Papua Barat, PKS: Papua Adalah Tanah Kita Bersama

  • Bagikan
Terima Aspirasi DPRD Papua Barat, PKS: Papua Adalah Tanah Kita Bersama
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Koordinator Panitia Khusus (Pansus) Papua Fraksi PKS, Junaidi Auly menerima aspirasi dan masukan dari DPR Papua Barat. Adapun rombongan tersebut berasal dari multi partai dan tergabung dalam satu Fraksi yakni Fraksi Pansus Papua.

Aspirasi tersebut disampaikan oleh ketua Pansus DPR Papua Barat, Yan Anton Yoteni. Anton menyampaikan bahwa nasib rakyat Papua bergantung pada revisi UU Otonomi Khusus (Otsus), karena revisi tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Papua.

“Kami ini membentuk Pansus atas amanat Undang undang pak, karena kami sadar bahwa nasib dan masa depan rakyat Papua bergantung pada revisi UU Otsus ini. Karena terbukti selama 20 tahun ini Otsus belum mampu mensejahterakan masyarakat Papua secara merata. Maka dari Pansus ini kami berjuang untuk Papua melalui revisi UU Otsus yang diharapkan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat Papua,” jelas Anton melalui Rilisnya yang diterima Realitarakyat.com, Sabtu (26/6/2021).

Menanggapi aspirasi tersebut Junaidy menyampaikan perjuangan perjuangan yang telah ia lakukan untuk masyarakat Papua.

“Alhamdulillah selama ini saya telah beberapa kali mengunjungi Papua sesudah menjadi Koordinator Pansus ataupun sebelum, memang banyak PR di Papua yang harus kita selesaikan bersama sama. Karena Papua adalah tanah kita bersama, bahkan saya menekankan itu di rapat rapat Pansus kedepan kementrian yang terlibat jangan hanya kemenkunham saja, tapi kemendikbud, kemendagri juga kita libatkan dalam revisi Otsus ini,” jelas Junaidy.

Selain itu, ia juga menambahkan rencana ke depannya untuk memperjuangkan hasil aspirasi ini. Tambahnya, ia menyampaikan akan menaikan hasil rapat hari ini ke Pansus DPR RI.

“Insyallah, hasil aspirasi hari ini akan segera saya naikkan ke Pansus DPR RI. Nanti, 14 pokok aspirasi yang disampaikan pak Anton tadi akan kami masukan ke Daftar Inventaris Masalah (DIM), yang nantinya DIM ini akan menjadi pokok bahasan kita merevisi UU Otsus tersebut agar nantinya Otsus dapat bermanfaat lebih luas lagi bagi masyarakat Papua,” tutup Anggota komisi XI tersebut.(ilm)

  • Bagikan