Connect with us

Daerah

Terbukti Korupsi, Empat Terdakwa Kasus Rp1,3 Triliun Dituntut Berbeda

Diterbitkan

Pada

Terbukti Korupsi, Empat Terdakwa Kasus Rp1,3 Triliun Dituntut Berbeda
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi aset daerah (tanah seluas 30 Ha) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Kamis (10/6/2021).

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Paula Fransiska Nino didampingi hakim anggota, Nggilu Liwar Awang dan Gustaf Marpaung beragendakan pembacaan tuntutan oleh JPU, Herry C. Franklin dan Hero untuk terdakwa Ente Puasa, Dai Kayus, Andi Rizky dan H. Sukri. Para terdakwa didampingi kuasa hukumnya masing – masing diantaranya Paskalis Boat, Joshua Nainatun dan Benny Taopan.

Dalam amar tuntutan JPU menegaskan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Untuk itu, terdakwa Andi Risky Nurcayadi dituntut selama  8  tahun penjara dan terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp750 Juta, subsidair 6 bulan kurungan.

Selain pidana badan dan denda, JPU juga mewajibkan terdakwa Andi Risky Nurcayadi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 750 juta. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang dan apabila harta benda tidak juga mencukupi untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara maka akan ditambah dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Untuk terdakwa, Ente Puasa, dalam amar tuntutannya JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp800 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Selain pidana badan dan denda, JPU juga mewajibkan terdakwa Ente Puasa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp1 miliar. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang dan apabila harta benda tidak juga mencukupi untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara maka akan ditambah dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Untuk terdakwa H. Sukri, JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan (9) tahun dan terdakwa juga diwajibkan untuk menbayar denda sebesar Rp. 850 juta subsidair.

Selain pidana badan dan denda, JPU juga mewajibkan terdakwa H. Sukri untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1,3 miliar. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang dan apabila harta benda tidak juga mencukupi untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara maka akan ditambah dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.

Sedangkan untuk terdakwa Dai Kayus, JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama delapan (8) tahun dan terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 750 juta subsidair enam (6) bulan kurungan.

Selain pidana badan dan denda, JPU juga mewajibkan terdakwa Dai Kayus untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 900 juta. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang dan apabila harta benda tidak juga mencukupi untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara maka akan ditambah dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Menurut JPU, perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Usai Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan kepada para terdakwa, majelis hakim Paula Fransiska Nino menunda persidangan hingga pekan depan, Selasa (15/06/2021) mendatang dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh masing – masing kuasa hukum terdakwa dan terdakwa.(rey)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

13 Kabupaten/Kota Jadi Zona Merah, Ganjar Minta Penerapan Lockdown Mikro

Diterbitkan

Pada

13 Kabupaten/Kota Jadi Zona Merah, Ganjar Minta Penerapan Lockdown Mikro
Baca Berita

Daerah

Sri Sultan HB X Pastikan Lockdown Pilihan Terakhir Jika Tidak Ada Cara Lain

Diterbitkan

Pada

Sri Sultan HB X Pastikan Lockdown Pilihan Terakhir Jika Tidak Ada Cara Lain
Baca Berita

Daerah

Beredar Video Remaja Putri Terlibat Aksi Pengeroyokan

Diterbitkan

Pada

Beredar Video Remaja Putri Terlibat Aksi Pengeroyokan
Baca Berita
Loading...