Connect with us

Headline

Tak Pernah Laporkan Harta Kekayaan, KASAD Andika Prakasa Di Tegur KPK

Diterbitkan

Pada

Tak Pernah Laporkan Harta Kekayaan, KASAD Andika Prakasa Di Tegur KPK
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Ipi Maryati mengakui pihaknya telah dihubungi Kepala Staf TNI Angkatan Darat ( Kasad ) Jenderal TNI Andika Perkasa untuk berkonsultasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Pekan lalu, KPK telah dihubungi oleh pihak yang mewakili KSAD dan konsultasi terkait LHKPN,” kata Ipi Maryati saat dikonfirmasi, sabtu (19/6/2021).

Dalam konsultasi itu, kata Ipi, tim KPK telah menjelaskan kepada pihak KSAD Jenderal Andika Perkasa mengenai tata cara pelaporan harta kekayaan. Tim KPK juga memberikan form isian e-filling untuk diisi dan dikembalikan ke KPK agar Jenderal Andika Perkasa memiliki akun e-LHKPN.

“Setelah memiliki akun e-LHKPN, wajib lapor dapat secara mandiri mengisi laporan kekayaannya secara online. Jika mengalami kesulitan dalam proses pengisian LHKPN, dapat menghubungi tim. KPK selalu terbuka untuk membantu WL (wajib lapor),” kata Ipi.

KPK mengingatkan melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban penyelenggara negara berdasarkan undang-undang. Diketahui, Penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mencakup pejabat di lingkup militer setara eselon I. Dengan demikian seorang kepala staf tiap matra terikat aturan ini.

“KPK mengimbau PN (penyelenggara negara) patuh memenuhi kewajibannya,” katanya.

Sekadar informasi, Jenderal Andika Perkasa belum pernah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK semenjak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi KSAD. Hal ini setidaknya diketahui dari tidak ditemukannya nama Andika Perkasa dalam laman elhkpn.kpk.go.id.

“Berdasarkan informasi yang diakses melalui situs elhkpn.kpk.go.id sampai saat ini KPK belum menerima laporan harta kekayaan (LHKPN) atas nama yang bersangkutan. Sebagai perwira tinggi, pemangku jabatan Kasad TNI merupakan termasuk kategori wajib lapor,” kata Ipi, beberapa waktu lalu.

“KPK mengimbau para penyelenggara negara (PN) yang merupakan wajib lapor LHKPN agar memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Terkait Demo Jokowi End Game, Wagub DKI : Tak Boleh Ada Kerumunan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Terkait Demo Jokowi End Game, Wagub DKI : Tak Boleh Ada Kerumunan
Baca Berita

Headline

Pakar : Setiap Namanya Rangkap Jabatan Pasti Syarat Kepentingan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pakar : Setiap Namanya Rangkap Jabatan Pasti Syarat Kepentingan
Baca Berita

Headline

Harlah ke-23, Waka MPR: PKB Harus Terus Berkiprah untuk Kepentingan Bangsa

Diterbitkan

Pada

Penulis

Harlah ke-23, Waka MPR: PKB Harus Terus Berkiprah untuk Kepentingan Bangsa
Baca Berita
Loading...