Connect with us

DPR

Soroti Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah di Kemen ATR/BPN, Junimart: Anggaran Besar Hasil Tidak jelas

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang angkat bicara mengenai masalah anggaran penanganan sengketa dan konflik tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Apalagi dia menilai hasil kerja dari Kemen ATR/BPN dianggap tidak jelas.

Menurutnya, kementerian ATR/BPN selama ini dinilai penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehingga Menteri ATR/BPN, Sofian Djalil diminta jangan jadi ABS (Asal Bapak Senang).

“Pak Menteri perlu kroscek ke bawah. Penguatan lembaga tidak mungkin terjadi kalau pak menteri tidak turun langsung. Bapak jangan jadi ABS,” ujarnya dalam Rapat Kerja terkait anggaran di Kementerian ATR/BPN, Sofian Djalil di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/6/2021).

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengingatkan agar Sofian Djalil, berhati-hati terkait penanganan sengketa konflik pertanahan yang sangat besar tetapi hasil kinerjanya tidak jelas.

“Anggarannya cukup besar tapi hasil kerjanya tidak jelas, kasihan Pak Menteri,” tegasnya.

Kepada Menteri ATR/BPN, Junimart juga menceritakan tentang kunjungan kerja spesifik yang baru saja dilakukan ke Pekanbaru. Di sana, pihaknya menerima banyak sekali keluhan tentang pertanahan ini.

“Ada Kementerian Kehutanan meminta BPN membatalkan sertifikat tanah, padahal sudah 20 tahun tanah sudah dikuasai masyarakat, sebelum zaman kemerdekaan. Ketika kehutanan datang mengatakan itu kawasan hutan, meminta kepada kakanwil BPN untuk membatalkan sertifikat tanah masyarakat. Saya bilang jangan batalkan, jangan mau dilempar tanggung jawab begitu sama Kementerian Kehutanan,” tegasnya.

“Tolong sampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian ATR tidak boleh Kementerian lain mencampuri kewenangan dari ATR, kecuali perintah pengadilan yang sudah inkrah. Karena ini menyangkut anggaran kasihan rakyat,” imbuh Junimart.

Terakhir, Junimart meminta Menteri Sofian untuk turun langsung ke Pekanbaru guna mengkroscek langsung informasi yang diberikan. Ada sekitar seratus ribu sertifikat tanah yang diminta batal oleh Kementerian Kehutanan.

“Ini sangat penting dan urgent untuk pak menteri ketahui. Jangan sampai kita semua ini jadi Mafia tanah jangan sampai para PNS yg di Kementerian jadi mafia tanah,” lanjutnya.

Selain itu, Junimart juga menyoroti maraknya “permainan” dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Kata dia, program gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu banyak dimanipulasi oleh jajaran PNS.

“PTSL bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka menumpuk uang melalui PTSL itu. Tentang realisasi program sudah dan akan,” tandasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Puan: Jerat Lintah Darat Online Sampai ke Bosnya!

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR Puan Maharani/Net
Baca Berita

DPR

DPR Desak Kejati Aceh Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jembatan Kilangan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam/Net
Baca Berita

DPR

DPR Minta Masyarakat Lombok Timur Bersabar dan Dukung Risma Bereskan DTKS

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka/Net
Baca Berita
Loading...