Connect with us

Nasional

Soal Nasib 51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Istana Lepas Tangan

Diterbitkan

Pada

Soal Nasib 51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Istana Lepas Tangan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko tak berkomentar banyak soal nasib 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos TWK dan tidak bisa dibina lagi. Menurut Moeldoko, hal itu menjadi urusan internal KPK.

“Itu sudah urusan internallah, kan arahan Presiden sudah disampaikan. Urusannya dari pimpinan ke internal,” kata Moeldoko kepada wartawan usai rapat di Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).

Moeldoko menerangkan perihal nasib 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK dan sudah dilabeli warna merah itu bukan menjadi kewenangan Istana. Kata Moeldoko, hal itu justru jadi kewenangan BKN.

“Tanya anulah, apa, BKN ya,” kata Moeldoko sembari lanjut menegaskan bola polemik tak ada di Istana.

Ditanya apakah Istana akan memanggil BKN hingga pimpinan KPK, Moeldoko menyebut setiap lembaga punya kebijakan masing-masing. “Nggak. Itu sudah, kebijakan internal itu kan ada di masing-masing kementerian/lembaga,” katanya.

Mantan Panglima TNI mengatakan BKN lebih tahu mengenai pandangan polemik TWK untuk pegawai KPK alih status sebagai ASN. Dia menegaskan tidak akan memanggil BKN atau instansi terkait mengenai polemik ini karena sudah menjadi kebijakan internal yang ada di masing-masing lembaga.

“Ya tanya saja ke BKN. Dia memiliki pandangan yang tidak tahulah itu, tanya ke BKN saja,” katanya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

MUI Usulkan Pemerintah Longgarkan PPKM dan Perketat Prokes

Diterbitkan

Pada

MUI Usulkan Pemerintah Longgarkan PPKM dan Perketat Prokes
Baca Berita

Nasional

Moeldoko Minta Kementerian dan Lembaga Fokus Pada Percepatan Kebijakan Satu Peta

Diterbitkan

Pada

Moeldoko Minta Kementerian dan Lembaga Fokus Pada Percepatan Kebijakan Satu Peta
Baca Berita

Nasional

MUI: Penetapan PPKM Perlu Ada Pengamatan, Tak ‘Gebyah Uyah’

Diterbitkan

Pada

Penulis

MUI: Penetapan PPKM Perlu Ada Pengamatan, Tak 'Gebyah Uyah'
Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar (ist/net)
Baca Berita
Loading...