Realitarakyat.com – Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro angkat bicara mengenai kondisi maskapai nasional Garuda Indonesia Tbk (Persero) atau GIAA yang dalam kondisi memprihatinkan.
Pasalnya utang perseroan dari perusahaan penerbangan plat merah tersebut tercatat telah mencapai Rp70 triliun, bahkan diperkirakan terus bertambah Rp1 triliun setiap bulannya, akibat anjloknya jumlah penumpang selama pandemi Covid-19.
Dampaknya, sejumlah tenaga kerja harus berhadapan dengan isu pensiun dini hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Masalah manajemen dan keuangan maskapai Garuda Indonesia dari yang informasi diperoleh sebenarnya sudah berlangsung lama bahkan sudah berlangsung sekitar 20 tahun. Namun tak kunjung dibenahi oleh direksi, komisaris Garuda dan Kementerian BUMN.
“Saya ikut prihatin dengan kondisi keuangan Garuda Indonesia yang berdampak pada masalah ketenagaan kerjaan, pemberhentian secara massal karyawan Garuda,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/6/2021).
Masalah keuangan Garuda Indonesia, dinilai Fauzi tidak hanya karena terpaan pandemi tetapi juga adanya dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan, dirinya sempat mendengar ada pihak yang mau membangkrutkan Garuda Indonesia.
“Ada juga mewacanakan Citilink, anak perusahaan dibeli oleh PENAS atau PT Survai Udara Penas (Persero) akan ditunjuk menjadi induk subholding BUMN pariwisata termasuk Garuda Indonesia. Ada juga isu Garuda Indonesia dibubarkan saja. Semoga isu ini tidak benar adanya,” kata dia.
Politisi Partai NasDem menyatakan permasalahan keuangan tidak terlepas dari sistem manajemen tata kelola yang tak kunjung dibenahi. Kesannya, masalah kian diperparah dengan menunjuk orang yang tidak tepat di bidangnya. Fauzi menyarankan Menteri BUMN agar dalam penunjukkan direksi ataupun komisaris lebih mempertimbangkan kapasitas.
“Menteri BUMN saat ini terkesan asal nunjuk orang untuk duduk di BUMN kita, lebih banyak pertimbangan politisnya ketimbang mempertimbangkan kapasitas atau kualitas SDM-nya,” kritik Fauzi.
Ia mendorong dilakukannya audit forensik laporan keuangan Garuda Indonesia dengan melibatkan sejumlah lembaga yang berwenang, mulai dari BPK, KPK, Kejaksaan Agung, hingga Kepolisian RI. Bahkan termasuk dugaan korupsi terjadi di tubuh Garuda Indonesia.
“Menteri BUMN harus segera memperbaiki manajemen Garuda Indonesia, dengan menunjuk orang yang memiliki kapasitas yang tepat dan amanah, yang bisa memperbaiki dan membangkitkan kembali Garuda Indonesia,” tegas Fauzi.
“Saya menyusulkan agar direksi dan komisaris Garuda sekarang segera diganti, karena dengan kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini yang terlilit utang sudah mencapai Rp70 triliun, dan diperkirakan bertambah Rp1 triliun setiap bulannya. Ini membuktikan bahwa mereka telah gagal dalam me-manage Garuda Indonesia. Kedua perlu dilakukan audit forensik keuangan Garuda Indonesia termasuk dugaan korupsi,” sambungnya.
Berikutnya, ia mendorong pemerintah dan pemegang saham berjuang menyelamatkan Garuda Indonesia dengan kembali menyuntik dana segar ke Garuda Indonesia. Menurutnya, Komisi XI DPR RI sepenuhnya akan mendukung upaya penyelamatan Garuda Indonesia, tanpa harus mendirikan perusahaan maskapai nasional baru.
Fauzi juga mengusulkan agar antar BUMN gotong-royong membantu pendanaan Garuda Indonesia. Sebab terbentuknya Garuda Indonesia ini, bermodalkan dari ide Bung Karno kepada saudagar di Aceh. Kini market penerbangan sudah terbentuk tak hanya melayani penerbangan dari Aceh sampai Papua, tapi juga melayani penerbangan Internasional.
“Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan pertama dan terbesar di Indonesia, mempunyai sejarah yang panjang yang mengikuti perjalanan bangsa ini, menurut saya harus dipertahankan. Dulu lahir dari sumbangan, maka saat ini kala terlilit hutang demi bangsa kenapa tidak BUMN yang lain gotong royong menyelamatkan Garuda Indonesia,” sebut Fauzi.
Oleh karenanya, manajemen Garuda Indonesia harus segera diperbaiki. Fauzi mendesak hal tersebut seharusnya menjadi tugas Menteri BUMN untuk membenahinya. Dirinya mewanti-wanti agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya.
“Jangan asal menunjuk orang duduk di direksi dan komisaris BUMN, tapi benar-benar mendepankan pertimbangan kapasitas SDM yang bersangkutan agar bisa bekerja maksimal dalam menyelamatkan Garuda Indonesia dan BUMN lainnya,” pungkasnya.[prs]
