Connect with us

Politik

Ribuan PMI Pulang Dari Malaysia Lewat Riau, Effendi Sianipar Minta Dikawal Ketat

Diterbitkan

Pada

Ribuan PMI Pulang Dari Malaysia Lewat Riau, Effendi Sianipar Minta Dikawal Ketat
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah Malaysia telah menetapkan lockdown di seluruh wilayahnya. Dampak dari kebijakan tersebut, sekira 7.300 pekerja migran Indonesia (PMI) terpaksa dipulangkan kembali ke nusantara. Ribuan diantaranya ditetapkan Pemerintah kembali masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Dumai, Riau.

Mendapat penolakan tegas dari Anggota DPR RI daerah pemilihan Riau, Effendi Sianipar yang memandang kebijakan pemerintah tersebut sebagai tindakan yang perlu dievaluasi kembali.

Pasalnya data per hari Senin 7 Juni 2021, total kasus terkonfirmasi Covid-19 di Riau telah mencapai 63.441 kasus. Dengan rincian isolasi mandiri 4.335 orang, dirawat di rumah sakit 867 orang, sembuh 56.546 orang dan 1.693 meninggal dunia.

“Kebijakan Pemerintah pusat yang menetapkan Pelabuhan Dumai di Riau, sebagai pintu masuk untuk kepulangan ribuan PMI dari Malaysia layak untuk ditinjau ulang. Dan seyogyanya dialihkan ke Provinsi lain, karena kasus Covid-19 di Riau saat ini terbilang sudah mengkhawatirkan,” ujar Effendi Sianipar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Effendi Sianipar, mengakui dari ribuan PMI yang dipulangkan melalui jalur Dumai itu diantaranya memang ada yang merupakan warga Provinsi Riau. Akan tetapi kemungkinannya sangat sedikit, bila dibandingkan dengan warga dari luar Provinsi Riau.

“Banyak alasan untuk mendesak agar kebijakan itu dialihkan saja ke provinsi lain. Salah satunya tidak semua, melainkan hanya sebagian kecil saja PMI yang pulang dari Malaysia itu adalah warga Riau,” lanjutnya.

Menurut Politisi PDI-Perjuangan itu, dengan angka penambahan kasus baru Covid-19 di Riau yang mencapai 500 kasus. Sebaiknya Pemerintah Pusat, sudah harus dengan sendirinya mengalihkan pintu masuk kepulangan PMI itu.

Tetapi jika, Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait tidak juga mengalihkan pintu masuk kepulangan PMI itu. Anggota MPR RI Fraksi PDI-Perjuangan itu, memaksa agar proses pemulangan PMI mulai dari kedatangan di Pelabuhan Dumai, karantina hingga pemulangan PMI ke kampung halaman masing-masing, benar-benar dikawal ketat.

“Kalau memang Pemerintah Pusat tetap tidak mengalihkan pintu masuk kepulangan PMI itu, maka konsekuensinya tegas semua proses pemulangan harus dikawal ketat. Jangan sampai memunculkan klaster baru nantinya,” tegas Effendi.

Begitu juga halnya dengan, ketersediaan fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19 dari kalangan para PMI itu nantinya. Anggota Komisi IV DPR RI itu, meminta Pemerintah Pusat juga menyediakan tempat penanganan tersendiri mengingat kondisi saat ini fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19 di Riau sebanyak 94 persen sudah terisi.

“Tentu juga Pemerintah Pusat, harus menyediakan fasilitas kesehatan penanganan kasus Covid-19 khusus bagai para PMI dari Malaysia ini. Karena dengan lonjakan kasus Covid-19 di Riau saat ini, seluruh fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19 sudah hampir penuh. Ditambah lagi, untuk mengantisipasi kemungkinan mutasi virus Covid-19 jenis baru yang bisa saja terjadi,” terangnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Pemerintah Cuma Anggarkan Rp298 Triliun untuk Belanja Militer Periode 2020-2024

Diterbitkan

Pada

Pemerintah Cuma Anggarkan Rp298 Triliun untuk Belanja Militer Periode 2020-2024
Baca Berita

Politik

Partai PRIMA Menuntut DPR Segera bahas dan Sahkan RUU PKS

Diterbitkan

Pada

Penulis

Partai PRIMA Menuntut DPR Segera bahas dan Sahkan RUU PKS
Baca Berita

Politik

Gelora: Sumpah Palapa Jadi Spirit Akhiri Pembelahan dan Fokus Capai Lima Besar Dunia

Diterbitkan

Pada

Gelora: Sumpah Palapa Jadi Spirit Akhiri Pembelahan dan Fokus Capai Lima Besar Dunia
Baca Berita
Loading...