Connect with us

Hukum

Polri Sebut Jukir Liar Masih Bisa Dibina

Diterbitkan

Pada

Polri Sebut Jukir Liar Masih Bisa Dibina
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Polri menilai parkir liar merupakan bagian dari pungutan liar (pungli). Namun, Polri menyebut para juru parkir liar masih bisa dibina, asal tidak mengancam atau memeras.

“Jadi ada yang dilakukan penyidikan, ada yang pembinaan. Yang dilakukan pembinaan itu misalnya, pungli ini kan ketika ada seorang yang menjadi juru parkir (jukir) liar, itu pungli juga kan. Kita bisa melakukan pembinaan,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis (17/6/2021).

“Kalau memang dia jukir, ya kita jadikan jukir yang sebenarnya, tapi tidak melakukan pungli lagi,” sambungnya.

Ramadhan mengatakan selama tukang parkir liar tidak melakukan pemerasan atau pemalakan, maka proses hukum tidak akan dilakukan. Menurutnya, praktik premanisme dan pungli yang bisa masuk ke tahap penyidikan apabila levelnya sudah mencapai pengancaman.

“Jadi tidak semua harus dilakukan proses hukum. Tentunya yang dilakukan penyidikan adalah yang meresahkan masyarakat. Jadi yang sifatnya udah pemerasan, apalagi sampai pengancaman, pemalakan, itu kriteria-kriteria yang harus sampai disidik. Itu yang meresahkan masyarakat,” jelas Ramadhan.

Sementara itu, Ramadhan membeberkan 34 polda di Indonesia telah memberantas premanisme dan pungli. Totalnya ada 8.217 orang yang ditangkap, 4.107 di antaranya terkait premanisme, sedangkan 4.110 orang lainnya terkait pungli.

“Beberapa hari lalu, baru enam polda. Bahwa sampai saat ini seluruh polda atau 34 polda telah operasi pemberantasan premanisme dan pungli. Totalnya premanisme di 34 polda 4.107, pungli 4.110. Kemudian prosesnya, premanisme 382 diproses lanjut atau penyidikan. Sedangkan dilakukan pembinaan 3.710. Untuk pungli yang diproses 214 dan pembinaan 3.903,” tuturnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapati pungli terjadi di wilayah Jakarta Utara. Kapolri Jenderal Sigit pun langsung memerintahkan seluruh polda agar melakukan penertiban premanisme di wilayah masing-masing.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Demo Tak Sesuai Prokes

Diterbitkan

Pada

Penulis

Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Demo Tak Sesuai Prokes
Menko Polhukam Mahfud MD (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Hindari Korupsi, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tingkatkan Pengawasan Internal

Diterbitkan

Pada

Penulis

Hindari Korupsi, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tingkatkan Pengawasan Internal
Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama (ist/net)
Baca Berita

Hukum

LBH Jakarta: Anak-anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual

Diterbitkan

Pada

Penulis

LBH Jakarta: Anak-anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita
Loading...