Connect with us

DPR

Polemik Turnamen Catur Indonesia Master, Dede Yusuf: Ini Diselenggarakan Percasi atau MPR?

Diterbitkan

Pada

Polemik Turnamen Catur Indonesia Master, Dede Yusuf: Ini Diselenggarakan Percasi atau MPR?
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kalangan dewan angkat bicara mengenai pencatutan nama Piala Menpora melalui Turnamen Catur Indonesia Master yang disiarkan di channel youtube milik salah satu petinggi negara yang dianggap tak berizin oleh Sesmenpora Gatot S Dewa Broto.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengungkapkan, jika berdasar aturan, setiap event olahraga diselenggarakan oleh lembaga cabang olahraga (Cabor) baik skala nasional maupun internasional boleh tanpa ada campur tangan pemerintah. Tapi kalau multi event seperti ada atletiknya atau sepakbola baru tak boleh tanpa ada izin pemerintah.

“Kita kembali ke aturan dulu, dalam hal ini misalnya penyelenggara turnamen tersebut dari (Pesatuan Catur Seluruh Indonesia) Percasi tidak ada masalah, tapi kalau multi event seperti ada atletiknya atau sepakbola baru tak boleh tanpa ada izin pemerintah,” kata Dede saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/6/2021).

Karenanya, politikus Partai Demokrat itu mempertanyakan apakah kegiatan yang diprakasai Ketua MPR RI Bambang Soesatyo itu berizin atau tidak? Apalagi acara ini membawa nama Piala Menpora juga.

“Nah yang jadi pointnya apakah acara ini diselenggarakan oleh Percasi atau MPR? Soalnya, inikan dua lembaga tersendiri,” jelasnya.

“Soal izin ini saya tidak tahu apakah antara Pak Bamsoet dengan pak Zainudin Amali itu apakah tidak ada komunikasi atau tidak, palagi mereka berdua ada dalam satu keluarga besar. Ada apa sih ini?” tanyanya.

Dede mengungkapkan, turnamen tersebut sebenarnya merupakan hal yang baik, lantaran dalam rangka mengangkat kembali semangat keolahragaan yang tengah meredup akibat pandemi Covid-19.

Lebih jauh Dede menegaskan jika Komisi X DPR tidak ingin dibawa-bawa ke dalam polemik ini. Dia pun meminta kepada Kemenpora melalui Menpora Zainul Amali dan Bamsoet untuk menyelesaikan masalah ini sendiri dengan baik tanpa melibatkan DPR.

“Kami ini wakil rakyat dan bukan wakil partai, jangan bawa-bawa Komisi X DPR. Apalagi mereka berdua sama-sama keluarga besar, jadi selesaikan ini dengan komunikasi baik antara keduanya,” tukasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Sesmenpora Gatot S Dewa Broto merespons masalah pencatutan nama terkait turnamen catur Indonesia Master. Gatot menyatakan tak ada permohonan izin secara resmi kepada Kemenpora untuk menggunakan nama Piala Menpora di turnamen catur yang disiarkan di channel youtube milik salah satu petinggi negara.

“Jadi kami tidak tahu ada turnamen itu. Prinsipnya kami sangat terbuka pada siapapun, cabang olahraga manapun yang ingin menggunakan atribut Piala Menpora dalam kegiatannya. Tapi kan ada prosedurnya,” kata Gatot, saat diminta tanggapannya terkait kegiatan Piala Menpora di turnamen catur yang disiarkan di channel youtube milik Ketua MR RI Bambang Soesatyo, Senin (21/6/2021).

Diketahui Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menggelar turnamen catur nasional Indonesia Master yang memperebutkan Piala Bergilir Ketua MPR RI dan Piala Tetap Menpora pada Sabtu (19/6).

Hingga Minggu (20/6), Gatot menyebut tidak ada pernah permintaan izin menggunakan label Piala Menpora dalam kejuaraan catur tersebut.

Turnamen yang melibatkan pecatur-pecatur berlabel Grand Master Indonesia itu digelar di Lobby Gedung Nusantara V MPR/DPR Jakarta sekaligus disiarkan melalui live streaming melalui kanal youtube Bamsoet Channel.

Grandmaster Susanto Megaranto, Grandmaster Cerdas Barus, Grandmaster Novendra Priasmoro, dan Grandmaster Women Medina Warda Aulia turut ambil bagian di ajang ini.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Komisi III Acungi Jempol Kinerja Polri Berantas Narkoba Meski di Tengah Pandemi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi III Acungi Jempol Kinerja Polri Berantas Narkoba Meski di Tengah Pandemi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (ist/net)
Baca Berita

DPR

Tidak Bermasker Terancam Penjara 3 Bulan, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid Kritisi Rencana Revisi Perda DKI

Diterbitkan

Pada

Penulis

Tidak Bermasker Terancam Penjara 3 Bulan, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid Kritisi Rencana Revisi Perda DKI
Baca Berita

DPR

Komisi X DPR RI Apresiasi Pengunduran Diri Rektor UI dari Jabatan Wakil Komisaris BRI

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi X DPR RI Apresiasi Pengunduran Diri Rektor UI dari Jabatan Wakil Komisaris BRI
Baca Berita
Loading...